Malang, SERU.co.id - DPRD Kota Malang menyebutkan penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) periode kali ...
Komisi B DPRD Kota Malang menyoroti kurangnya perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan (Diskopindag) terhadap pelaku UMKM. Sorotan ini terkait anggaran yang dialokasikan untuk sektor usaha mikro/UMKM di Diskopindag Kota Malang. Dimana alokasi anggaran terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
Penjabat (Pj) Wali Kota Malang menjawab 55 poin pandangan umum fraksi DPRD terkait rancangan KUA-PPAS APBD Kota Malang tahun 2025. Pj Wali Kota Malang menekankan komitmennya dalam menangani permasalahan utama kota, dengan memprioritaskan revitalisasi Pasar Besar dan penanganan banjir di kawasan Soekarno Hatta.
Rapat Paripurna DPRD Kota Malang membahas pandangan umum fraksi terkait KUA-PPAS APBD Kota Malang tahun 2025. Dalam rapat ini, 6 (enam) fraksi menyampaikan usulan prioritas anggaran yang menyoroti ketenagakerjaan, keterbukaan, serta pertumbuhan ekonomi.
Malang, SERU.co.id – Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita belum bisa tanggapi janji Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota …
Usai pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, para anggota dewan langsung kebut pekerjaan rumah (PR) yang tertunda. Yakni segera membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, mempercepat pembentukan struktur dewan di tengah masa Pilkada. Alasan percepatan ini dilakukan agar pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2025 dapat selesai tepat waktu. Yakni sebelum batas akhir 30 November 2024.
Kota Malang kini menghadapi darurat lahan makam umum, DPRD mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk segera mencari lahan baru. Dimana lahan baru tersebut merupakan aset milik Pemkot Malang, agar lebih mudah peralihan manfaatnya. Salah satunya, pemanfaatan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dialihfungsikan untuk makam, sehingga fungsi RTH masih tetap dapat dipertahankan.
DPRD Kota Malang gelar rapat koordinasi terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD tahun 2024. Pada kesempatan tersebut, DPRD Kota Malang bersama Pj Wali Kota Malang dan tim TAPD membahas berbagai hal penting. Anggota DPRD Kota Malang mengajukan pertanyaan, kritik, serta saran terkait pengelolaan anggaran dan berbagai permasalahan Kota Malang.
Sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang periode 2024-2029 resmi dilantik, di Gedung DPRD Kota Malang, Sabtu (24/8/2024). Ketua Pengadilan Negeri (PN) Malang, Rosihan Juhriah Rangkuti SH MH memimpin pelantikan dan mengambil sumpah jabatan anggota legislatif untuk mengabdi di Kota Malang.
Dandim 0833/Kota Malang menghadiri Rapat Paripurna Pelantikan Anggota DPRD Kota Malang masa jabatan 2024-2029. Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang Jalan Tugu No.11 Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen, Kota Malang, Sabtu (24/8/2024).
Malang, SERU.co.id – DPRD Kota Malang gelar paripurna penyampaian pendapat fraksi terhadap perubahan APBD tahun 2024. Fraksi-fraksi DPRD Kota Malang mempertanyakan strategi dan upaya Pemkot …
Pj Wali Kota Malang dan seluruh fraksi sampaikan pandangan akhir rancangan KUPA-PPAS APBD 2024. Secara resmi, DPRD Kota Malang menyetujui dan mengesahkan rancangan KUPA-PPAS APBD Kota Malang 2024. Harapannya, rancangan tersebut bisa segera ditindaklanjuti agar mengurangi SILPA.
DPRD Kota Malang sahkan Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Melalui Perda ini, bantuan sarana prasarana bisa diberikan tanpa terganjal regulasi
Pj Wali Kota Malang sampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (19/6/2024). Pj Wali Kota menjawab sebanyak 82 pertanyaan di antaranya terkait bonus demografi, kota creative hub, mitigasi banjir, macet dan ruang terbuka hijau.
DPRD Kota Malang menyoroti penyerapan bansos dalam pelaksanaan APBD 2023, Senin (10/6/2024). Tercatat anggaran tersebut hanya terserap 56 persen
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang sampaikan 78 catatan terkait Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) APBD 2023 kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berkomitmen memerangi dan anti korupsi dengan menandatangani pakta integritas. Langkah ini menegaskan komitmen serius dari legislatif, eksekutif dan stakeholder di Kota Malang untuk mencegah serta memerangi praktik korupsi.
Malang, SERU.co.id – Beberapa waktu lalu, 45 anggota DPRD Kota Malang diisukan akan perjalanan dinas (Perdin) ke Eropa. Namun isu tersebut ditepis langsung oleh Ketua DPRD …
DPRD Kota Malang inginkan adanya Peraturan Daerah (Perda) Ekonomi Kreatif (Ekraf). Terutama untuk mendukung Malang Creative Center (MCC) sebagai penunjang Ekraf. Perda tersebut diperlukan sebagai payung hukum agar pelaku Ekraf bisa berkarya lebih optimal lagi.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
