Malang, SERU.co.id – DPRD Kota Malang menyoroti meluasnya banjir di berbagai wilayah Kota Malang. Penanganan banjir dinilai belum maksimal, sehingga memerlukan evaluasi besar-besaran.
Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi menilai penanganan banjir di Kota Malang belum berjalan maksimal. Hal itu ia sampaikan menanggapi peristiwa banjir yang menerjang 39 titik.
“Penanganan banjir belum maksimal, walaupun pembuatan drainase terus berlanjut sesuai road map. Tetapi rasanya ini perlu evaluasi, kenapa dengan pembangunan gorong-gorong besar, banjir masih melanda,” seru Arief, Jumat (5/12/2025).
Arief menekankan, penanganan banjir di Kota Malang tidak bisa dikerjakan secara biasa. Pemerintah, katanya, harus berani melakukan evaluasi besar-besaran untuk menemukan penyebab utama banjir di berbagai titik.
Ia menilai persoalan bisa berasal dari berbagai faktor, seperti gorong-gorong tertutup, ukuran yang terlalu kecil, hingga aliran air tidak dapat masuk ke saluran. Momentum musim hujan dianggap tepat untuk melakukan pengecekan.
“Apakah gorong-gorong tertutup walaupun sudah dibuat? Kalau air tidak bisa masuk juga percuma. Apakah ukurannya kurang besar? Ini harus dievaluasi,” ungkapnya.
Arief menyoroti, tata kelola pembangunan di Kota Malang patut dicermati, terlebih ada bangunan yang berdiri di atas saluran air yang memperparah banjir. Selain itu, ia juga menilai perlunya penambahan sumur resapan jika dibutuhkan.
“Kadang pemerintah diam saja ketika ada saluran air di atasnya didirikan bangunan. Seperti di Jalan Ahmad Yani itu kan jebol terus, di bawahnya langsung saluran. Pemerintah harus berani bertindak,” tegasnya.
Melihat kondisi banjir yang berulang di lokasi berbeda, Arief menyebut Kota Malang berada dalam kondisi darurat. Tidak hanya soal banjir kemarin, tetapi sebelumnya juga banjir dan hanya titiknya berubah.
Politisi PKB itu juga menyebut, pembangunan gorong-gorong di kawasan Suhat memiliki pengaruh terhadap aliran air, meski tidak terlalu besar. Namun ia menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya menunggu proyek besar rampung.
“Hari-hari ini tidak bisa menunggu itu. Pemerintah kota harus mengambil langkah cepat,” tambahnya.
Arief memastikan, Komisi C DPRD Kota Malang akan memanggil dinas terkait untuk mengevaluasi penanganan banjir. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi sangat penting untuk saling memberi masukan dan mengambil bagian dalam penanganan banjir.
“Ini harus kerja bersama, tidak bisa hanya Dinas PUPRPKP. Lurah dan camat harus turun menentukan titik dan penyebab banjir, karena mereka lebih tahu kondisi lapangan,” ujarnya.
Ia pun menanggapi optimisme Pemkot Malang yang menargetkan kota bebas banjir pada tahun 2026. Arief mengakui, dirinya meragukan hal tersebut dapat tercapai.
“Eksekutif menyatakan, tahun 2026 bebas banjir, saya tidak yakin. Karena hanya dua titik pembangunan, Jalan Letjen Sutoyo dan Jalan Bondowoso. Banjir di Kota Malang akan tetap ada kalau tidak ada penanganan serius,” pungkasnya. (bas/rhd)
