Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang berhasil menembus target pajak daerah Rp890.205.722.906,61 atau 103,1 persen dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) ….
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang berhasil menembus target pajak daerah Rp890.205.722.906,61 atau 103,1 persen dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) ….
Tag: DPRD Kota Malang
DPRD Kota Malang Desak Penertiban Bangunan Liar di Atas Drainase
DPRD Kota Malang mendesak penertiban bangunan liar di atas drainase. Hal itu dinilai sebagai langkah strategis dalam mencegah banjir yang kini kian marak ….
DPRD Kota Malang Bidik Penataan Kabel Semrawut Buka Sumber PAD Baru
DPRD Kota Malang tengah menggodok rencana penataan kabel udara melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) ducting. Selain merapikan kota dan ….
Komisi C DPRD Kota Malang Sampaikan Rapor 2025 DPUPRPKP Dishub DLH Bappeda dan BPBJ
Menutup tahun 2025, Komisi C DPRD Kota Malang menyampaikan rapor refleksi kinerja pengawasan, legislasi, anggaran dan rekomendasi strategis. Catatan rapor ….
UMK 2026 Naik, DPRD Minta Pemkot Malang Perhatikan Kesejahteraan Pekerja
UMK Kota Malang tahun 2026 resmi dinaikkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025, menjadi Rp3.736.101, berlaku per 1 Januari …
Wali Kota Malang Bantah Penanganan Banjir Gagal, Perbaikan Drainase Terus Berproses
Wali Kota Malang menanggapi penilaian dewan soal kegagalan Pemkot Malang dalam menangani banjir. Ia menegaskan, berbagai skema program penanganan banjir terus ..
Sekda Absen Hadir, Evaluasi Penanggulangan Banjir Kota Malang Nihil Keputusan Strategis
Sayangnya, rapat tersebut belum menghasilkan keputusan strategis, karena Sekretaris Daerah Kota Malang absen hadir.
DPRD Kota Malang Soroti Penanganan Banjir Belum Maksimal, Perlu Evaluasi Besar-besaran
DPRD Kota Malang menyoroti meluasnya banjir di berbagai wilayah Kota Malang. Penanganan banjir dinilai belum maksimal,
DPRD Desak Pemkot Malang Putuskan PKS Pasar Blimbing, Pedagang Menanti Kepastian Revitalisasi
DPRD Kota Malang mendesak Pemkot Malang segera memutuskan perjanjian kerja sama (PKS) terkait revitalisasi Pasar Blimbing. Pasalnya, pedagang sudah menantikan kejelasan revitalisasi yang tak kunjung dilaksanakan pihak ketiga.
DPRD Kota Malang Optimalkan Retribusi Pasar, Digitalisasi Dimulai Bertahap 2026
Untuk mendorong capaian retribusi dan tata kelola pasar yang lebih baik, program digitalisasi akan dimulai secara bertahap tahun 2026.
DPRD Kota Malang Dorong Target Perbaikan Jembatan Brantas Rampung 1-2 Minggu
DPRD Kota Malang mendorong perbaikan trotoar jalan Jembatan Brantas di Kota Malang sekitar satu minggu. Paling lambat dua minggu jika terjadi kendala di lapangan.
APBD 2026 Tertekan Penurunan TKD, Banggar DPRD Kota Malang Desak Optimalisasi PAD
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang menyoroti rancangan APBD 2026 tertekan penurunan pendapatan Transfer ke Daerah (TKD). Pihaknya mendesak optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai targetnya tidak sebanding dengan penurunan TKD.
DPRD Kota Malang Sayangkan SPPG Tutup Sementara
Berhentinya dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Malang dengan tidak melayani sementara Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian publik. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Asmualik menyayangkan, dua SPPG yang berhenti sementara melayani program MBG.
DPRD Kota Malang Desak Pemkot Gratiskan Tenaga Ahli untuk Perizinan Gedung Ponpes
DPRD Kota Malang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggratiskan tenaga ahli untuk perizinan gedung ponpes. Pasalnya, penerbitan SLF memerlukan rekomendasi dari tenaga ahli konstruksi yang memeriksa kondisi di lapangan.
Wali Kota Malang Tekankan Pembangunan Tetap Berjalan di Tengah Tantangan Fiskal
Wali Kota Malang menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Ia menekankan, pembangunan daerah harus tetap berjalan di tengah tantangan fiskal.
DPRD Kota Malang Tak Melarang Sekolah Gagas Program MBG Mandiri
Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih hangat menjadi perbincangan, di tengah pro dan kontra. DPRD Kota Malang menegaskan, program tersebut bukan paksaan dan tidak ada larangan sekolah menggagas program MBG mandiri.
DPRD Kota Malang Ingatkan Pentingnya Kesiapan Infrastruktur Sebelum Jadi Kota Metropolitan
menjadi kota metropolitan. Menanggapi hal tersebut, DPRD Kota Malang mengingatkan pentingnya kesiapan infrastruktur sebagai bagian dari penataan kota.
Penyesuaian Anggaran 2026, Pemkot dan DPRD Kota Malang Sinkronkan Program dan Efisiensi Belanja
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersama DPRD Kota Malang membahas penyesuaian anggaran dalam Ranperda APBD 2026. Sinkronisasi program dan efisiensi belanja menjadi catatan penting di dalam penyesuaian anggaran.
DPRD Kota Malang Soroti Minimnya Serapan Belanja dan Proyek Infrastruktur
Komisi B DPRD Kota Malang menyoroti minimnya serapan realisasi belanja daerah dan pelaksanaan proyek infrastruktur hingga akhir Oktober 2025. Pasalnya, serapan baru mencapai 61,5 persen dari total anggaran, sehingga tergolong rendah untuk periode 10 bulan berjalan.
