Jakarta, SERU.co.id – Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah dijaga personel TNI di tengah penyidikan sejumlah kasus korupsi besar. Pengamanan itu menjadi sorotan karena berlangsung bersamaan dengan penggeledahan Polri di sejumlah lokasi. TNI menegaskan, penjagaan dilakukan atas permintaan Kejaksaan Agung sesuai ketentuan yang berlaku.
Rumah pribadi Febrie Adriansyah di kawasan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tampak dijaga personel TNI pada Rabu (8/7/2026). Pengamanan itu menjadi sorotan karena berlangsung beriringan dengan penggeledahan restoran dan money changer di Jalan Cipete Raya, Cilandak, Jakarta Selatan.
Selain lokasi di Cipete, tim penyidik juga menggeledah sedikitnya 10 lokasi lain di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sementara di kawasan Sentul, Bogor, penyidik menyita uang tunai dan emas yang nilainya disebut mencapai ratusan miliar rupiah.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas membenarkan adanya pengamanan terhadap Jampidsus. Ia mengatakan, penempatan personel dilakukan atas permintaan resmi Kejaksaan Agung dan telah melalui prosedur yang berlaku.
“Dilakukan atas permintaan institusi kejaksaan dan telah dikoordinasikan sesuai mekanisme. Pengamanan tersebut mengacu pada Perpres No 66 Tahun 2025 tentang perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan tugas. Terkait informasi adanya penggeledahan oleh Polri terhadap sejumlah lokasi, hal tersebut merupakan proses yang berbeda dan menjadi kewenangan Polri,” seru Nas, dikutip dari Kompascom, Kamis (9/7/2026).
TNI Bantah Isu Pengerahan Pasukan ke Polda
Di tengah berkembangnya informasi di media sosial, muncul narasi menyebut puluhan prajurit TNI mendatangi Markas Polda Metro Jaya, Kamis (9/7/2026) dini hari. Nas membantah informasi tersebut. Ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai video yang beredar di media sosial
“Beritanya tidak benar,” tegasnya.
Sebagai informasi, penggeledahan yang dilakukan penyidik merupakan bagian dari penyidikan terhadap tiga dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU. Yakni pengadaan batu bara di PT PLN yang dikaitkan dengan peristiwa blackout. Dugaan korupsi pengelolaan PT ASABRI periode 2020–2025 dan penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI pada periode 2020–2025.
Seiring berjalannya penyidikan, pengamanan di lingkungan Polda Metro Jaya juga turut diperketat. Setiap orang yang memasuki kompleks Polda Metro Jaya kini menjalani pemeriksaan identitas dan diminta menjelaskan tujuan kedatangannya.
YLBHI Soroti Keterlibatan Militer
Di sisi lain, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyampaikan kekhawatirannya. Khususnya munculnya personel militer dalam rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Dikutip dari website YLBHI, pelibatan TNI dalam pengamanan pejabat kejaksaan disebut berpotensi menimbulkan persepsi adanya intervensi terhadap proses hukum. YLBHI mengingatkan, TNI merupakan alat pertahanan negara. Sementara penegakan hukum pidana sipil menjadi kewenangan aparat penegak hukum sipil.
Menurut YLBHI, aparat penegak hukum tidak boleh terseret dalam konflik antar-lembaga maupun kepentingan politik. Mereka juga menilai setiap bentuk keterlibatan militer dalam proses penyidikan perkara pidana sipil berpotensi menimbulkan intimidasi. Mengganggu independensi penyidik hingga memunculkan dugaan obstruction of justice apabila tidak memiliki dasar kewenangan yang jelas. (aan/mzm)
