Cikeas, SERU.co.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Polri harus menjadi institusi yang berpihak kepada rakyat dan menegakkan hukum secara adil. Dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80, ia mengingatkan hukum tidak boleh dijadikan alat balas dendam politik. Prabowo juga mengapresiasi kontribusi Polri dalam menjaga keamanan dan mendukung program strategis pemerintah.
Prabowo menegaskan, jati diri Polri adalah melayani masyarakat. Menurutnya, setiap anggota kepolisian harus menyadari seluruh fasilitas dan gaji berasal dari rakyat.
“Polri hadir untuk rakyat, bekerja untuk rakyat, melindungi rakyat dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Jangan sampai justru menyusahkan rakyat. Hadirlah saat dibutuhkan, dengarkan keluh kesah, layani dengan baik dan lindungi segenap warga tanpa pandang bulu,” seru Prabowo, Rabu (1/7/2026).
Dalam bidang penegakan hukum, Presiden mengingatkan, keadilan benar-benar menjadi fondasi utama. Ia menolak praktik hukum yang diskriminatif maupun digunakan sebagai alat kepentingan politik.
“Hukum harus menjadi pelindung bagi rakyat dan tempat berlindung bagi yang lemah. Jangan sampai hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Tidak ada tempat bagi praktik kriminalisasi, penyalahgunaan wewenang dan tidak ada satu pun warga negara yang kebal terhadap hukum,” tegasnya.
Selain memberikan arahan, Presiden juga mengapresiasi berbagai capaian Polri. Polri kini aktif mendukung program ketahanan pangan nasional, pembangunan lebih dari 1.000 dapur gizi. Kemudian pembangunan sumur bor hingga garda terdepan dalam penanganan berbagai bencana.
“Saya juga mengapresiasi keberhasilan Polri dalam memberantas peredaran narkotika, judi daring, kejahatan siber. Menjaga Indonesia tetap terbebas dari aksi terorisme dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya.
Prabowo juga mengingatkan, tantangan keamanan ke depan akan semakin kompleks. Seiring berkembangnya teknologi, kejahatan transnasional dan dinamika global. Karena itu, Polri diminta tidak cepat berpuas diri.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi berharap, Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum Polri melakukan refleksi sekaligus.
“Delapan dekade bukanlah waktu singkat. Kita patut mengapresiasi dedikasi, pengorbanan dan kerja keras Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama ini,” ujarnya.
Politikus Fraksi PKS itu juga mengingatkan pentingnya kesiapan seluruh jajaran Polri memahami implementasi KUHP dan KUHAP baru. Menurutnya, kedua regulasi tersebut membawa paradigma baru yang lebih mengedepankan perlindungan hak asasi manusia. Aparat penegak hukum harus mampu menerapkannya secara profesional.
“Jika pemahaman terhadap KUHP dan KUHAP sudah matang, ditambah dengan semangat pelayanan humanis. Saya optimistis Polri akan tumbuh menjadi institusi yang semakin dicintai, dipercaya dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Selamat berbenah dan selamat mengabdi,” pungkasnya, dikutip dari website DPR RI. (aan/mzm)
