Malang, SERU.co.id – DPRD Kota Malang mendesak Pemkot Malang segera merealisasikan program angkutan pelajar. Hal itu dinilai penting untuk meredam penolakan terhadap rencana pengoperasian Trans Jatim Koridor 2.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi mengungkapkan, penolakan paguyuban angkot terhadap pengembangan program Trans Jatim bukan tanpa alasan. Belum terealisasinya program angkutan pelajar menjadi salah satu penyebab munculnya kekecewaan di kalangan paguyuban angkot.
“Padahal kami sudah memperjuangkan anggaran sebesar Rp1,9 miliar untuk angkutan pelajar. Karena itu kami meminta Pemerintah Kota Malang segera merealisasikannya,” seru Dito, Selasa (30/6/2026).
Menurutnya, realisasi program tersebut menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan sopir angkot di tengah wacana operasional Trans Jatim Koridor 2. DPRD pun memahami kekhawatiran sopir angkot yang menilai kehadiran koridor baru berpotensi bersinggungan dengan trayek angkutan kota yang telah beroperasi selama ini.
“Selain percepatan program angkutan pelajar, pemerintah harus segera menyusun skema operasional angkot sebagai feeder Trans Jatim. Dengan begitu, keberadaan angkot bukan sebagai moda yang tersisih akibat hadirnya layanan transportasi massal baru,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, penataan tersebut harus dibarengi dengan evaluasi dan penyesuaian trayek angkot, supaya saling melengkapi layanan Trans Jatim. Menurutnya, Pemprov Jawa Timur juga telah menyiapkan pembiayaan stimulus selama satu hingga dua tahun untuk mendukung operasional feeder.
“Ke depan APBD Kota Malang juga harus mulai dialokasikan untuk menata transportasi lokal. Termasuk mengkaji trayek baru dan menjadikan angkot sebagai feeder Trans Jatim,” tuturnya.
Dito menegaskan Komisi C pada prinsipnya mendukung pengembangan Trans Jatim sebagai program Pemprov Jawa Timur. Namun, implementasinya harus dibangun melalui komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Karena itu, DPRD Kota Malang telah mengusulkan rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan. Mulai dari Dishub Jawa Timur, Dishub Kota Malang, DPRD Kota Malang, serta DPRD Jawa Timur,”
Forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan solusi yang mengakomodasi kepentingan pengembangan transportasi massal sekaligus menjaga keberlangsungan angkot. Melalui komunikasi yang baik, Dito optimistis persoalan ini tidak akan berkepanjangan.
“Transportasi di Kota Malang harus ditangani secara menyeluruh. Semua pihak harus duduk bersama, agar Trans Jatim bisa berjalan dan angkot tetap memiliki peran dalam sistem transportasi yang terintegrasi,” tandasnya. (bas/mzm)
