Jateng, SERU.co.id – Musim kemarau telah melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan mulai menimbulkan dampak kekurangan air bersih bagi warga. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah provinsi dan daerah telah memetakan wilayah rawan, menetapkan status siaga darurat, serta menyiapkan bantuan air bersih dan solusi jangka panjang.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, tercatat 18 kabupaten dan kota masuk kategori rawan kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Wilayah tersebut meliputi Demak, Kudus, Pati, Rembang, Blora, Grobogan, Sragen, Brebes, Tegal, Pemalang, Boyolali, Kabupaten Semarang, Cilacap, Purbalingga, Purworejo, Klaten, Jepara, dan Banjarnegara.
Hingga akhir Juni 2026, sebanyak delapan daerah sudah resmi menetapkan status siaga darurat kekeringan, yaitu Kabupaten Sukoharjo, Demak, Temanggung, Brebes, Kendal, Sragen, Kota Tegal, dan Kota Salatiga. Jumlah ini diprediksi akan bertambah seiring makin panjangnya masa kemarau.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat setidaknya tiga kabupaten — Klaten, Boyolali, dan Pemalang — sudah merasakan dampak nyata. Sebagai respons awal, ratusan ribu liter air bersih telah didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan harian warga di wilayah terdampak.
Penanganan tidak hanya mengandalkan bantuan air sementara, tetapi juga disiapkan solusi jangka panjang. Di Jepara, misalnya, pemerintah daerah membangun sumur bor untuk memastikan pasokan air tetap tersedia.
“Kami telah membuat sumur bor di Desa Cepogo Kecamatan Kembang, serta Desa Kepuk dan Desa Banjaran Kecamatan Bangsri. Ini diharapkan bisa mencukupi kebutuhan warga selama musim kemarau berlangsung,” seru Bupati Jepara, Witiarso Utomo.
Di Blora, cakupan wilayah berisiko meningkat menjadi 149 desa dari 15 kecamatan, naik dibanding tahun sebelumnya yang tercatat 139 desa. Sekretaris BPBD Blora, Mulyowati, menyatakan pihaknya telah menyiapkan stok air bersih dalam jumlah cukup, termasuk untuk kebutuhan sekolah dan fasilitas umum.
Sementara itu, Pemkab Rembang bersama pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan menyiapkan anggaran Rp275 juta untuk bantuan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Rembang, Muhammad Luthfi Hakim, menyebut kesiapan ini sebagai langkah antisipasi, mengingat pada 2024 lalu sebanyak 64 desa membutuhkan bantuan serupa.
Di Demak, penanganan diperkuat dengan pengerahan 500 relawan. Kepala BPBD Demak, Agus Sukiyono, menegaskan koordinasi lintas instansi terus diperketat agar penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Kami lakukan antisipasi sejak dini, mulai dari pemetaan wilayah hingga kesiapan tim di lapangan,” pungkasnya. (gts/mzm)
