Malang, SERU.co.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang berhasil menembus target pajak daerah Rp890.205.722.906,61 atau 103,1 persen dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Capaian total pendapatan dari pajak daerah ini mendapatkan apreasiasi dari Komisi B DPRD Kota Malang.
Kepala Bapenda Kota Malang, Dr Handi Priyanto AP MSi mengungkapkan, rasa syukurnya atas pencapaian ini. Capaian ini membuktikan efektivitas pemungutan pajak dan optimalisasi sistem digitalisasi pajak di berbagai sektor telah berhasil. Serta didukung kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang terus meningkat.
“Alhamdulillah, per 31 Desember 2025, semua sektor pajak kita berada di atas 100 persen. Total realisasi mencapai Rp 890,2 miliar lebih atau 103,1 persen. Capaian ini wujud kepercayaan masyarakat melalui pembayaran pajak yang kembali lagi untuk pembangunan Kota Malang,” seru Handi, sapaan akrabnya, dalam keterangan resminya kepada SERU.co.id, Minggu (4/1/2026).
Disebutkannya, Sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi kontributor terbesar dengan realisasi mencapai Rp236.731.519.037,72 atau 105,0 persen dari target Rp225.500.000.000,00.
“Dari sektor BPHTB saja, Bapenda mencatatkan surplus sebesar Rp11.231.519.037,72,” timpal Handi.
Pada sektor lainnya, capaian signifikan juga terlihat pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Di antaranya:
- PBJT Jasa Makanan dan Minuman menyumbang Rp175.050.175.535,80 atau 102,1 persen,
- PBJT Tenaga Listrik dengan realisasi Rp117.053.509.266,09 atau 106,4 persen dari target Rp110.000.000.000,00,
- PBJT Jasa Parkir mencatatkan pertumbuhan tertinggi yakni 111,0 persen dengan realisasi Rp5.547.907.936,00,
- PBJT Jasa Perhotelan terealisasi sebesar Rp60.279.752.470,00 atau 107,6 persen
- PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan mencapai Rp11.881.209.659,30 atau 108,0 persen.
Sektor lain yang juga melampaui target adalah Pajak Air Tanah dengan realisasi Rp3.804.701.548,70 atau 108,7 persen. Serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berhasil mengumpulkan Rp132.386.495.600,00 atau 104,8 persen dari target Rp126.293.996.903,00.
“Surplus ini akan menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan program-program strategis di tahun 2026. Kami akan terus berinovasi agar trend positif ini terjaga,” tandas Handi.
DPRD Kota Malang Dorong Penguatan Sistem Menuju 2026
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, H Bayu Rekso Aji AMd mengapresiasi, kinerja Bapenda Kota Malang berhasil melampaui target realisasi pajak daerah tahun 2025. Hingga 31 Desember 2025, pendapatan pajak daerah tercatat mencapai Rp890.205.722.906,61, atau sekitar 103 persen dari target yang ditetapkan.
Bayu mengingatkan, capaian total tersebut tidak boleh menutupi fakta lain. Dimana masih adanya tiga jenis pajak daerah yang realisasinya belum mencapai 100 persen.
“Kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi serius, agar optimalisasi pajak tidak timpang. Dan potensi pendapatan daerah bisa digali secara lebih merata,” ingat politisi PKS ini.
Dirinya menekankan, pentingnya tindak lanjut rekomendasi Komisi B DPRD Kota Malang terkait penambahan sekitar 1.000 unit e-tax pada wajib pajak. Penguatan sistem digital ini harus diiringi penambahan personel yang kompeten dan profesional.
“Rekomendasi kebijakan penambahan sekitar 1.000 unit e-tax harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan terukur. Dukungan SDM yang memadai, harapannya pemasangan e-tax akan berjalan optimal dan dapat memenuhi target. Sehingga dapat memperkuat transparansi dan mencegah kebocoran penerimaan pajak daerah,” terang pengusaha kuliner ini.
Disebutkannya, pajak daerah akan menjadi tulang punggung APBD Kota Malang pada tahun 2026. Seiring menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.
“DPRD berkomitmen mengawal kebijakan pendapatan daerah agar semakin kuat, adil dan berkelanjutan. Demi menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Malang,” tandasnya. (rhd)
