Malang, SERU.co.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang menyampaikan, revitalisasi Alun-alun Merdeka direncanakan rampung akhir Januari 2026. Meski demikian, terkait penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) masih menjadi PR bagi Pemkot Malang, supaya keindahan alun-alun tetap terjaga.
Plh Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang mengungkapkan, seharusnya Alun-alun Merdeka steril dari PKL. Namun, selama ini sering dijumpai keberadaan PKL di sekitar bahkan di beberapa titik alun-alun.
“Kalau selama pembangunan ini kan tidak ada PKL di sana kan? Berarti seharusnya setelah revitalisasi selesau juga bisa (steril dari PKL, red),” seru Raymond, Selasa (6/1/2025).
Diakuinya, keberadaan PKL tidak terlepas dari kerumunan massa, sehingga memerlukan penataan khusus dari Pemkot Malang. Hal ini penting, terutama untuk menjaga keindahan alun-alun pasca revitalisasi nanti.
“Sesuai dengan hasil rapat koordinasi, kami berharap ada tempat khusus untuk PKL tersebut. Dengan begitu, tidak mengganggu pemandangan yang sudah indah di Alun-alun Merdeka,” ungkapnya.
Hingga saat ini, proses revitalisasi Alun-alun Merdeka telah mencapai lebih dari 50 persen. Sejumlah fasilitas utama seperti playground telah terpasang, sementara pengerjaan air mancur tinggal pemasangan alat utama yang seluruhnya diganti.
“Untuk playground sudah terpasang. Setting air mancurnya juga sudah, tinggal pemasangan alat air mancur. Harapannya akhir Januari ini sudah selesai,” terangnya.
Ia menjelaskan, revitalisasi Alun-Alun Kota Malang ini merupakan bantuan murni melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari Bank Jatim. Karena itu, pihaknya tidak mematok waktu penyelesaian secara kaku, meski dalam perencanaan ditargetkan selesai pada akhir Januari.
“Untuk pembukaan masih menunggu petunjuk. Setelah pekerjaan selesai, akan ada pengecekan dan perbaikan sebelum dilakukan penyerahan aset dari Bank Jatim ke DLH, kemudian baru dibuka sesuai arahan Wali Kota,” jelasnya.
Selain air mancur, pekerjaan yang masih tersisa meliputi perbaikan lampu dan pengecatan empat bangunan di sudut alun-alun. Terkait akses masuk, ia memastikan, tidak ada perubahan dan hanya penambahan branding Bank Jatim sebagai pihak pemberi bantuan.
“Untuk fasilitas penunjang seperti toilet tidak ada penambahan, namun ukurannya diperbesar dan ditambah ruang laktasi. Penambahan ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung, terutama ibu-ibu dengan balita,” jelasnya.
Sementara itu, fasilitas skate park tetap dipertahankan. DLH hanya melakukan perbaikan pada bagian yang rusak tanpa penambahan fasilitas baru, meski sempat ada usulan dari komunitas skateboard.
Terpisah, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Malang, Akhdiyat Syabril Ulum membenarkan, penataan PKL masih menjadi PR bagi Pemkot Malang. Ia menekankan, Pemkot Malang jangan hanya memperhatikan aspek pembangunan fisik.
“Sebagai wakil rakyat, kami meminta Pemkot (Eksekutif) tidak hanya fokus pada pembangunan fisik (infrastruktur), tetapi juga pembangunan manusianya (ekonomi warga). Kami mendorong Pemkot tidak sekadar melakukan penertiban atau ‘kucing-kucingan’ antara Satpol PP dan pedagang. Itu cara lama yang tidak efektif,” tuturnya, saat dikonfirmasi wartawan SERU.co.id.
Ulum menegaskan, Pemkot Malang harus menyediakan kantong khusus atau sentra kuliner yang terintegrasi. Bukan membiarkan PKL berjualan sembarangan yang menghalangi pengunjung, tapi juga tidak membuang mereka dari keramaian.
“Jadi, dorongan kami bukan sekadar menyediakan tempat, melainkan membangun ekosistem. Kami meminta Pemkot menyiapkan skema relokasi terintegrasi di sekitar kawasan Alun-alun. Jangan sampai Alun-alunnya cantik, tapi PKL-nya mati, atau sebaliknya, PKL-nya hidup tapi Alun-alunnya kumuh kembali,” tandasnya. (bas/rhd)
