Malang, SERU.co.id – Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kota Malang sukses digelar sebanyak 100 kali selama 2025 dan selalu disambut antusias warga. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang diminta untuk memperbanyak pelaksanaan GPM di tahun 2026 ini.
Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan Hariyadi SP mengungkapkan, GPM digelar sebanyak 100 kali sepanjang tahun 2025. Kegiatan terakhir digelar pada, 31 Desember 2025.
“Kegiatan tersebut bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah masyarakat. Banyak masyarakat yang menyampaikan apresiasi, karena harga lebih murah dibandingkan di pasaran,” seru Slamet, saat dikonfirmasi, Selasa (6/1/2025).
Ia mengatakan, tingginya animo masyarakat terhadap GPM selama 2025 terlihat dari omzet penjualan di setiap pelaksanaan GPM. Keramaian masyarakat umumnya terjadi pada pukul 08.00 hingga 10.00 WIB.
“Kami menggelar GPM di setiap kelurahan, supaya lokasinya dekat dengan tempat tinggal mereka. Bahkan, masyarakat berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan sesering mungkin,” ujar pria kelahiran Banyuwangi itu.
Selama 2025, berbagai komoditas bahan pokok disalurkan dengan jumlah yang cukup besar. Total beras yang disalurkan mencapai 408 ton, gula 69 ton, telur ayam ras 33 ton, dan daging ayam sekitar 0,5 ton.
Dispangtan Kota Malang juga menyalurkan bawang merah sebanyak 4,5 ton dan bawang putih 7,7 ton. Sedangkan cabai rawit 1,75 ton, cabai merah 1,5 ton, serta minyak goreng sebanyak 127.500 liter.
“Dalam pelaksanaannya, kami bekerja sama dengan sejumlah mitra. Misalnya, Perumda Tunas, Perum Bulog, Gapoktan, serta Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR),” ungkapnya.
Terkait pengukuran keberhasilan GPM, Slamet menjelaskan, secara makro indikator dapat dikoordinasikan dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Namun dari sisi Dispangtan, GPM difokuskan untuk mendukung indikator kinerja utama berupa indeks ketahanan pangan.
“Indeks ketahanan pangan itu meliputi ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan terkait produksi dan stok, sedangkan keterjangkauan lebih pada harga dan akses masyarakat,” tandasnya. (bas/rhd)
