Malang, SERU.co.id – Wali Kota Malang menanggapi penilaian dewan soal kegagalan Pemkot Malang dalam menangani banjir. Ia menegaskan, berbagai skema program penanganan banjir terus dilakukan, salah satunya perbaikan drainase.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengungkapkan, Pemkot Malang telah bekerja serius dalam penanganan banjir. Upaya yang dilakukan termasuk memperkuat sistem drainase secara terencana.
“Semuanya berproses. Kita sudah punya masterplan drainase dan targetnya 2028 selesai. Salah satu yang sedang berproses yaitu drainase Suhat yang langsung ditangani Provinsi Jatim,” seru Wahyu.
Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu menjelaskan, beberapa proyek telah berjalan. Selain drainase Suhat saat ini, di tahun 2026 nanti, direncanakan melalui pembiayaan Bank Dunia.
“Dengan skema pembiayaan yang lebih cepat, insyaallah akan lebih cepat teratasi. Selain pembangunan drainase, kami sudah menginstruksikan camat sampai lurah untuk kerja bakti secara rutin,” ungkapnya.
Wahyu menyebut sejumlah saluran yang sebelumnya mengalami genangan kini sudah tidak lagi bermasalah. Selain itu, sedimentasi yang memicu penyempitan saluran disebut terus ditangani melalui kolaborasi Dinas PU, BPBD, dan relawan.
“Rata-rata sebulan saja sedimennya sudah tinggi, dan itu rata-rata akibat sampah. Kita buat saluran juga ada hitungannya, tidak bisa terlalu kecil atau terlalu besar,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji menyoroti maraknya banjir di Kota Malang. Ia menyebut, peristiwa banjir yang terjadi pada 4 Desember lalu menunjukkan mitigasi bencana belum berjalan optimal.
“Banjir 4 Desember adalah alarm keras. Kota ini tidak boleh terus-menerus tenggelam dalam masalah yang sebenarnya sudah kita ketahui sejak lima tahun lalu,” tegasnya.
Bayu mengatakan, persoalan drainase dan sedimentasi sudah berulang kali dibahas dan direkomendasikan DPRD. Namun implementasi kebijakan dinilai masih minim.
“Pemkot Malang tidak butuh kajian tambahan, tapi tindakan nyata dan penegakan aturan terhadap bangunan yang menghambat aliran air. Penanganan banjir harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan anggaran daerah, termasuk evaluasi program pembangunan skala RT pada APBD 2027,” tandasnya. (bas/rhd)
