Malang, SERU.co.id - Berhentinya dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Malang dengan tidak melayani ...
Berhentinya dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Malang dengan tidak melayani sementara Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian publik. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Asmualik menyayangkan, dua SPPG yang berhenti sementara melayani program MBG.
DPRD Kota Malang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggratiskan tenaga ahli untuk perizinan gedung ponpes. Pasalnya, penerbitan SLF memerlukan rekomendasi dari tenaga ahli konstruksi yang memeriksa kondisi di lapangan.
Wali Kota Malang menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Ia menekankan, pembangunan daerah harus tetap berjalan di tengah tantangan fiskal.
Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih hangat menjadi perbincangan, di tengah pro dan kontra. DPRD Kota Malang menegaskan, program tersebut bukan paksaan dan tidak ada larangan sekolah menggagas program MBG mandiri.
menjadi kota metropolitan. Menanggapi hal tersebut, DPRD Kota Malang mengingatkan pentingnya kesiapan infrastruktur sebagai bagian dari penataan kota.
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersama DPRD Kota Malang membahas penyesuaian anggaran dalam Ranperda APBD 2026. Sinkronisasi program dan efisiensi belanja menjadi catatan penting di dalam penyesuaian anggaran.
Komisi B DPRD Kota Malang menyoroti minimnya serapan realisasi belanja daerah dan pelaksanaan proyek infrastruktur hingga akhir Oktober 2025. Pasalnya, serapan baru mencapai 61,5 persen dari total anggaran, sehingga tergolong rendah untuk periode 10 bulan berjalan.
Komunitas Cat Lovers di Kota Malang mencatat sebanyak 51 kucing mati akibat keracunan. Merespons maraknya kasus terkait kematian hewan ini, komunitas Cat Lovers mendesak pemerintah mengeluarkan kebijakan ramah hewan.
DPUPRPKP Kota Malang memutuskan akan menyewa jembatan bailey sebagai solusi sementara Jembatan Sonokembang. Komisi C DPRD Kota Malang pun sepakat dengan solusi sementara sewa jembatan bailey tersebut, dengan berbagai pertimbangan, posisi anggaran dan kondisi mendesak saat ini.
DPRD Kota Malang tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Bangunan dan Gedung Bertingkat. Nantinya bangunan bertingkat tanpa Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bakal disanksi.
Komisi D DPRD Kota Malang mengutarakan, pihaknya menerima aduan sejumlah temuan masalah program Makanan Bergizi Gratis (MBG). pengawasan ketat terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
Seorang netizen keluhkan kondisi Jalan Wilis Kota Malang berlubang dan ramai diperbincangkan di media sosial. Dilansir akun X @dhiekcorpse, Senin (6/10/2025), telah melaporkan JalanbWilis berlubang, tepatnya di sekitar Kantor Agraria, agar segera ditangani. Merespons hal itu ….
DPRD Kota Malang menggelar hearing bersama Dinkes Kota Malang, sejumlah pihak rumah sakit dan BPJS Kesehatan. Hearing tersebut membahas maraknya keluhan layanan BPJS Kesehatan yang dinilai kurang sosialisasi, hingga perlunya evaluasi kebijakan pusat.
Ketua DPRD Kota Malang menyoroti pelaksanaan program Koperasi Merah Putih (KMP) belum maksimal. Pemetaan potensi dan pendampingan intensif dibutuhkan, agar pelaksanaan program pusat di daerah berjalan maksimal.
DPRD Kota Malang dan Pemkot Malang menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026. Dengan target kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membangun kemandirian fiskal.
Polresta Malang Kota menetapkan satu orang tersangka dalam kasus percobaan bom molotov yang terjadi di sekitar Gedung DPRD Kota Malang beberapa waktu silam. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat luas, terkait siapa dalang dibalik aksi tersangka.
Komisi B DPRD Kota Malang menyoroti wacana revitalisasi dua pasar utama di Kota Malang, yakni Pasar Besar dan Pasar Blimbing. Wacana dinilai tak kunjung ada kepastian, hingga pihaknya mendesak Pemerintah Kota Malang berani mengambil langkah tegas.
DPRD Kota Malang prioritaskan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025 sebesar Rp2,4 miliar untuk merehabilitasi sejumlah sekolah. Hal ini dinilai penting, mengingat akses pendidikan yang layak merupakan hak dasar setiap warga negara.
DPRD Kota Malang menanggapi lonjakan belanja pegawai Pemkot Malang Rp178 miliar. Efisiensi dan kinerja pegawai menjadi sorotan tajam di tengah lonjakan tersebut.
