Malang, SERU.co.id - Ketua DPRD Kota Malang mengungkapkan, peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia harus ...
DPRD Kota Malang gelar rapat koordinasi terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD tahun 2024. Pada kesempatan tersebut, DPRD Kota Malang bersama Pj Wali Kota Malang dan tim TAPD membahas berbagai hal penting. Anggota DPRD Kota Malang mengajukan pertanyaan, kritik, serta saran terkait pengelolaan anggaran dan berbagai permasalahan Kota Malang.
Sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang periode 2024-2029 resmi dilantik, di Gedung DPRD Kota Malang, Sabtu (24/8/2024). Ketua Pengadilan Negeri (PN) Malang, Rosihan Juhriah Rangkuti SH MH memimpin pelantikan dan mengambil sumpah jabatan anggota legislatif untuk mengabdi di Kota Malang.
Dandim 0833/Kota Malang menghadiri Rapat Paripurna Pelantikan Anggota DPRD Kota Malang masa jabatan 2024-2029. Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang Jalan Tugu No.11 Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen, Kota Malang, Sabtu (24/8/2024).
Malang, SERU.co.id – DPRD Kota Malang gelar paripurna penyampaian pendapat fraksi terhadap perubahan APBD tahun 2024. Fraksi-fraksi DPRD Kota Malang mempertanyakan strategi dan upaya Pemkot …
Pj Wali Kota Malang dan seluruh fraksi sampaikan pandangan akhir rancangan KUPA-PPAS APBD 2024. Secara resmi, DPRD Kota Malang menyetujui dan mengesahkan rancangan KUPA-PPAS APBD Kota Malang 2024. Harapannya, rancangan tersebut bisa segera ditindaklanjuti agar mengurangi SILPA.
DPRD Kota Malang sahkan Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Melalui Perda ini, bantuan sarana prasarana bisa diberikan tanpa terganjal regulasi
Pj Wali Kota Malang sampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (19/6/2024). Pj Wali Kota menjawab sebanyak 82 pertanyaan di antaranya terkait bonus demografi, kota creative hub, mitigasi banjir, macet dan ruang terbuka hijau.
DPRD Kota Malang menyoroti penyerapan bansos dalam pelaksanaan APBD 2023, Senin (10/6/2024). Tercatat anggaran tersebut hanya terserap 56 persen
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang sampaikan 78 catatan terkait Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) APBD 2023 kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berkomitmen memerangi dan anti korupsi dengan menandatangani pakta integritas. Langkah ini menegaskan komitmen serius dari legislatif, eksekutif dan stakeholder di Kota Malang untuk mencegah serta memerangi praktik korupsi.
Malang, SERU.co.id – Beberapa waktu lalu, 45 anggota DPRD Kota Malang diisukan akan perjalanan dinas (Perdin) ke Eropa. Namun isu tersebut ditepis langsung oleh Ketua DPRD …
DPRD Kota Malang inginkan adanya Peraturan Daerah (Perda) Ekonomi Kreatif (Ekraf). Terutama untuk mendukung Malang Creative Center (MCC) sebagai penunjang Ekraf. Perda tersebut diperlukan sebagai payung hukum agar pelaku Ekraf bisa berkarya lebih optimal lagi.
Komisi D DPRD Kota Malang bersama Dinas Kesehatan gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan Rumah Sakit (RS) Hermina. Rapat tersebut diadakan seiring ramainya pemberitaan dugaan penolakan pasien oleh RS Hermina. RS Hermina diminta perkuat sistem informasi dan optimalkan manajemen.
Polemik masa jabatan jajaran Direktur Perumda Tugu Tirta Kota Malang hingga kini belum jelas. Pasalnya, rekomendasi dari Dewan Pengawas (Dewas) sudah diberikan sejak 4 Januari 2024, namun hingga saat ini panitia seleksi (pansel) belum terbentuk. Mengingat masa kepemimpinan berakhir 1 April 2024, kini ‘bola panas’ sepenuhnya dipegang oleh Pj Wali Kota Malang selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM), pemegang kekuasaan tertinggi Perumda.
DPRD Kota Malang minta pengembang secepatnya memberikan fasilitas umum (Fasum) kepada masyarakat. Setelah diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang secara administrasi maupun fisiknya
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang tengah mengebut dan menyerap aspirasi dari masyarakat dalam masa reses. Pasalnya, tahun 2024 ini menjadi tahun terakhir masa jabatan anggota DPRD Kota Malang periode 2019-2024.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menggelar Rapat Paripurna terkait penyampaian laporan hasil pembahasan panitia khusus Ranperda Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Pemerintah Kota Malang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat mensahkan Peraturan Daerah (Perda) APBD 2024 dalam Rapat Paripurna, Kamis (30/11/2023).
Pemerintah Kota Malang berencana untuk menaikkan gaji honor Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK). Kalangan Dewan pun tidak keberatan dengan rencana itu karena gaji TPOK selama ini masih dibawah upah minimum kota (UMK).
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
