Malang, SERU.co.id - Mencuat isu monopoli pembentukan pengurus Koperasi Merah Putih di Kota Malang, diisi oleh ...
Pihak kuasa hukum dari 12 pemilik tanah bangunan di Malang Plasa melakukan dengar pendapat di Komisi B DPRD Kota Malang, Rabu (23/5/2023). Atas hearing tersebut, ke-12 orang itu berharap agar persoalan ganti rugi atas kebakaran Mal Malang Plasa tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan dengan baik.
Bahas Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Penyelenggaraan LLAJ, enam Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyoroti kemacetan dalam pandangan umum (pu)-nya. Selanjutnya, melalui pandangan umum tersebut akan dibentuk pansus (panitia khusus) guna mendalami Ranperda tersebut.
Akhirnya DPRD Kota Malang menyampaikan 51 poin hasil dari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang, Senin (8/5/2023). Dari jumlah 51 poin tersebut, DPRD menyoroti 3 (tiga) poin permasalahan penting.
Enam fraksi DPRD Kota Malang menyampaikan pendapat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Malang di Gedung Dewan, Kamis (4/5/2023).
Rapat Paripurna DPRD Kota Malang dalam Peringatan HUT ke-109 Kota Malang kali ini mengusung tema Mandiri, Tangguh, dan Berkelanjutan.
Setelah diputuskan dengan penganggaran hingga Rp7 miliar, progres pelaksanaan revitalisasi Alun-alun Tugu terkesan mandek. DPRD Kota Malang menilai, perencanaan memang terlihat menggebu-gebu.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur (Jatim) merayakan puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2023 di Kota Kediri.
Rapat paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Kota Layak Anak (KLA), digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (18/1/2023). Ranperda yang diinisiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang ini mendapat apresiasi dari enam fraksi di DPRD atas keseriusan dan kesunggguhan Pemkot Malang.
Tim Gabungan Aremania (TGA) dan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan melakukan audiensi di ruang rapat internal Gedung DPRD Kota Malang. Mereka menuntut agar segera membentuk panitia khusus (pansus).
Banyaknya aduan masyarakat tentang adanya balap liar yang cukup mengganggu, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mengusulkan untuk membuat sirkuit balap di belakang Gor Ken Arok, Kedungkandang.
Pemerintah Kota Malang setiap tahun selalu menetapkan upah minimum kerja (UMK), guna rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan serta guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.
Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji menghadiri acara rapat paripurna yang membahas tentang peraturan Daerah Kota Malang tentang penyelenggaraan perpustakaan. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (7/12/2022). Sejumlah 38 anggota DPRD Kota Malang, jajaran forkopimda dan Kepala OPD turut hadir dalam acara tersebut.
DPRD Kota Malang akhirnya menyetujui angka capaian PAD Kota Malang Tahun 2023 mencapai angka Rp1 triliun lebih meskipun dengan melewati diskusi yang alot.
Demi mencapai target pajak sebesar Rp1 triliun 6 juta, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang mengusulkan taget pajak daerah tahun 2023 dinaikkan hingga 60 persen. Nantinya kenaikan paling menonjol meliputi pajak BPHTB, pajak restoran, dan pajak hotel.
Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji menyampaikan jawaban atas pertanyaan Fraksi DPRD Kota Malang tentang Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ranperda Penyelenggaraan PTSP), dalam agenda Rapat Paripurna, Rabu (9/11/2022).
Ada yang berbeda dalam jalannya Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (9/11/2022). Sebelum dimulai, seluruh peserta rapat baik dari legislatif maupun eksekutif mengheningkan cipta selama satu menit atas 40 harinya Tragedi Kanjuruhan.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Malang menyampaikan jawaban atas pertanyaan Wali Kota Malang terhadap dua Ranperda Inisiatif tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Pemajuan Kebudayaan, Kamis (3/11/2022).
Sebagai upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang berbasis good corporate government, DPRD Kota Malang menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Keungan Daerah dalam agenda Rapat Paripurna, Selasa (1/11/2022).
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang mengajak sejumlah elemen masyarakat agar ikut mengawasi jalannya Pemilu 2024 mendatang. Sementara, Ketua DPRD Kota Malang akan mengajak sejumlah partai politik di Kota Malang untuk menolak politik transaksional.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
