Malang, SERU.co.id - Berhentinya dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Malang dengan tidak melayani ...
Pj Wali Kota Malang dan seluruh fraksi sampaikan pandangan akhir rancangan KUPA-PPAS APBD 2024. Secara resmi, DPRD Kota Malang menyetujui dan mengesahkan rancangan KUPA-PPAS APBD Kota Malang 2024. Harapannya, rancangan tersebut bisa segera ditindaklanjuti agar mengurangi SILPA.
DPRD Kota Malang sahkan Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Melalui Perda ini, bantuan sarana prasarana bisa diberikan tanpa terganjal regulasi
Pj Wali Kota Malang sampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (19/6/2024). Pj Wali Kota menjawab sebanyak 82 pertanyaan di antaranya terkait bonus demografi, kota creative hub, mitigasi banjir, macet dan ruang terbuka hijau.
DPRD Kota Malang menyoroti penyerapan bansos dalam pelaksanaan APBD 2023, Senin (10/6/2024). Tercatat anggaran tersebut hanya terserap 56 persen
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang sampaikan 78 catatan terkait Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) APBD 2023 kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berkomitmen memerangi dan anti korupsi dengan menandatangani pakta integritas. Langkah ini menegaskan komitmen serius dari legislatif, eksekutif dan stakeholder di Kota Malang untuk mencegah serta memerangi praktik korupsi.
Malang, SERU.co.id – Beberapa waktu lalu, 45 anggota DPRD Kota Malang diisukan akan perjalanan dinas (Perdin) ke Eropa. Namun isu tersebut ditepis langsung oleh Ketua DPRD …
DPRD Kota Malang inginkan adanya Peraturan Daerah (Perda) Ekonomi Kreatif (Ekraf). Terutama untuk mendukung Malang Creative Center (MCC) sebagai penunjang Ekraf. Perda tersebut diperlukan sebagai payung hukum agar pelaku Ekraf bisa berkarya lebih optimal lagi.
Komisi D DPRD Kota Malang bersama Dinas Kesehatan gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan Rumah Sakit (RS) Hermina. Rapat tersebut diadakan seiring ramainya pemberitaan dugaan penolakan pasien oleh RS Hermina. RS Hermina diminta perkuat sistem informasi dan optimalkan manajemen.
Polemik masa jabatan jajaran Direktur Perumda Tugu Tirta Kota Malang hingga kini belum jelas. Pasalnya, rekomendasi dari Dewan Pengawas (Dewas) sudah diberikan sejak 4 Januari 2024, namun hingga saat ini panitia seleksi (pansel) belum terbentuk. Mengingat masa kepemimpinan berakhir 1 April 2024, kini ‘bola panas’ sepenuhnya dipegang oleh Pj Wali Kota Malang selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM), pemegang kekuasaan tertinggi Perumda.
DPRD Kota Malang minta pengembang secepatnya memberikan fasilitas umum (Fasum) kepada masyarakat. Setelah diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang secara administrasi maupun fisiknya
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang tengah mengebut dan menyerap aspirasi dari masyarakat dalam masa reses. Pasalnya, tahun 2024 ini menjadi tahun terakhir masa jabatan anggota DPRD Kota Malang periode 2019-2024.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menggelar Rapat Paripurna terkait penyampaian laporan hasil pembahasan panitia khusus Ranperda Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Pemerintah Kota Malang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat mensahkan Peraturan Daerah (Perda) APBD 2024 dalam Rapat Paripurna, Kamis (30/11/2023).
Pemerintah Kota Malang berencana untuk menaikkan gaji honor Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK). Kalangan Dewan pun tidak keberatan dengan rencana itu karena gaji TPOK selama ini masih dibawah upah minimum kota (UMK).
Dengan melihat potensi yang ada, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Malang di tahun 2024 ditargetkan bisa mencapai Rp 970 Miliar. Ada revisi target dari pembahasan sebelumnya Rp813 miliar.
Dalam masa sidang pertama tahun 2023, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji mengubah gaya resesnya dengan langsung menyambangi rumah warga di kampung-kampung. Tak lagi menggelar reses di hotel. Tujuannya sederhana, lebih mendekatkan diri dengan warga tanpa sekat, menciptakan suasana yang lebih egaliter.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mempertanyakan target PAD yang menurun oleh beberapa fraksi. Hal ini disampaikan di ruang paripurna gedung DPRD Kota Malang, Senin (20/11/2023).
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika sentil pedas soal kebijakan pemasangan alat peraga sosialisasi bahan kampanye (APSBK). Terkait gambar Ketum PDIP yang ditertibkan dinilai melanggar oleh Satpol PP dan tim gabungan, Kamis (16/11/2023) kemarin.
