Malang, SERU.co.id – Rapat Paripurna Sertijab Wali Kota dan Wawali Kota Malang digelar, Minggu (2/3/2025). Ketua DPRD Kota Malang menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemkot Malang demi kemajuan Kota Malang.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengungkapkan, ada beberapa program yang sebelumnya sudah dikerjakan terlebih dahulu oleh DPRD. Usai sertijab Wali Kota Malang dan Wakilnya, diperlukan penyamaan frekuensi dan persepsi untuk bisa bekerja sama antara legislatif dan eksekutif.
“Dengan menentukan prioritas-prioritas yang sudah ditetapkan bersama. Diharapkan,
komunikasi-komunikasi yang kita jalin di awal ini menjadi bahan atau berkelanjutan selama kami bekerja lima tahun ke depan,” seru Mia, sapaan akrabnya, Minggu (2/3/2025).
Mia menyampaikan, harapan DPRD, agar Wali Kota Malang dan Wawali Kota Malang bisa bekerja dengan baik. Menurutnya, melalui komunikasi dan sinergi yang baik, pemerintah dapat mengadvokasi permasalahan-permasalahan masyarakat.
“Kami berharap, keduanya (Wali Kota dan Wakil Wali Kota) dapat segera menjalankan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang harus terus diperkuat demi kemajuan daerah,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia mencontohkan, terkait kerja sama Pemkot Malang dan Pemprov Jawa Timur dalam mengatasi masalah banjir. Hal itu telah dibahas sebelum pihaknya mengesahkan APBD.
“Kita rencananya dibantu oleh Pemprov Jatim, cuma waktu itu kan belum official karena kemas pengajuan (belum selesai, masih pengajuan anggaran, red). Tapi ternyata tadi sudah dibahas Pak Wagub, jadi bisa terealisasi di tahun ini, akan dieksekusi,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan banjir sudah menjadi pembahasan dalam rapat anggota dewan. Wagub memastikan, Pemprov telah menganggarkan Rp32 miliar untuk mengatasi persoalan banjir di Malang. Pasalnya, program penanggulangan banjir itu masuk ke dalam program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur.
Ketua DPRD Kota Malang menekankan, pentingnya sinkronisasi program Pemerintah Pusat yang harus terimplementasi di Kota Malang. Menurutnya, hal itu dapat dilihat dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
Alumni Sastra Inggris UM itu juga mengingatkan, Wali Kota Malang terkait harga pangan dan ketersediaan barang selama Ramadan. Terdapat kenaikan harga bahan pokok dan kelangkaan sembako.
“Terjadi lonjakan harga dan tidak ada pasokan. Minggu depan harus ada sidak lagi,” imbuhnya.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengungkapkan, ia bersama Ali Muthohirin siap melanjutkan estafet kepemimpinan. Pihaknya akan bersinergi dengan semua pihak untuk mewujudkan visi ‘Kota Malang Mbois dan Berkelas’.
“Semoga semangat kolaborasi tetap terjaga demi kemajuan Kota Malang seiring dengan Visi Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Kami berupaya membangun Kota Malang yang berdaya saing global dan pada tahun 2045 selaras dengan cita-cita Indonesia Emas,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat, Wahyu Hidayat akan memanggil semua Kepala OPD untuk memetakan program dan melakukan penyesuaian anggaran sesuai kebijakan pusat. Pasalnya, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan efisiensi yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara.
“Persoalan banjir yang menjadi prioritas kami, semoga lekas teratasi. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan anggaran dari Pemprov (Jatim). Kami sudah melakukan tahap-tahap persiapan, perencanaan dan administrasi,” paparnya.
Selain persoalan banjir, Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin juga memprioritaskan persoalan parkir, kemacetan lalu lintas, dan lain-lain. Meski demikian, penyelesaian masalah tersebut tidak bisa dibatasi administrasi Kota Malang saja, tapi juga melibatkan Pemkab Malang dan Pemkot Batu. Hal itu lantaran masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah bersama di Malang Raya.
Senada, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengungkapkan, persoalan tidak bisa dibatasi administrasi. Kawasan Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu saling terhubung, sehingga persoalan harus diselesaikan bersama.
“Kita di Jawa Timur harus kompak dan yang terpenting komunikasi. Kami meyakini, ini bukan sekedar hierarki. Tapi merupakan kerja kolektif,” ungkap Emil Dardak, sapaannya, saat menghadiri Sertijab.
Emil Dardak memastikan, persoalan banjir di Kota Malang turut menjadi agenda prioritas kerjanya selama 100 hari ke depan. Ia berharap, melalui sinergi dan komunikasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. (adv/ws13/rhd)
