Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus mengoptimalkan manfaat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) agar dirasakan langsung untuk kesejahteraan …..
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Verifikasi Usulan Rencana Pembangunan Tahun 2023. Tidak lain untuk menyelaraskan anggaran dan realitas supaya terukur.
Bentangan spanduk ‘Malang Toleran City Not Halal City’ menuai banyak pro dan kontra. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang meluruskan apa yang digagas dalam Malang Halal City tidak menyalahi, bahkan tertuang dalam poin ketiga Rencana Program Jangka MD.
Ketersediaan bed di Isolasi Terpusat (Isoter) di Kota Malang tengah mengalami peningkatan. Hal tersebut membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bakal mengusulkan dua lokasi milik pemerintah pusat dan Pemprov bisa digunakan Isoter.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir duduk bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk mengedukasi dan mencegah adanya tindak pidana korupsi. Tidak kurang dua jam lebih di ruang sidang Balaikota Malang, secara tertutup membahas potensi korupsi serta mendorong sertifikasi aset.
Aset-aset milik Pemkot Malang berjumlah sekitar 8.200 aset, dimana kebanyakan asetnya berupa tanah. Sekitar 3.500 aset rencananya segera disertifikasi dan dikirim ke Badan Pertanahan (BPN) pada 2022 ini. Sedangkan sisanya di tahun 2023.
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengajak para pemuda untuk bersama-sama memantapkan kemandirian sosial ekonomi di Kota Malang, utamanya ekonomi kreatif. Caranya dengan berlandaskan kepribadian yang berbudaya Indonesia.
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersama DPRD Kota Malang menandatangani keputusan terhadap Ranperda Penyelenggaraan Reklame. Segala jenis reklame hingga jasa pembongkaran akan diatur lebih detail di Peraturan Walikota (Perwal).
Setelah lolos pada tahap pertama penilaian dokumen perencanaan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Pemkot Malang menyampaikan progres pembangunan Tahapan Penilaian Pembangunan Daerah (PPD) memasuki tahapan kedua 2022.
Diseminasi Pengendalian Kontrak dan Penilaian Kinerja Penyedia di Lingkungan Pemerintah Kota Malang resmi di gelar. Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada elemen pengadaan barang/jasa Pemkot Malang, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK).
Sebanyak 96 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru (Tenaga Kesehatan) Formasi Tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kota Malang secara resmi diangkat. Pemkot menaruh harapan besar untuk pemulihan dan peningkatan kesehatan kepada puluhan pegawai tersebut.
Melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Malang, kegiatan rutin ‘Safari Subuh’ mulai dilaksanakan. Dalam kesempatan pertama di awal tahun 2022 ini bertempat di Masjid Perahu, Jalan Selorejo A RW.7, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Senin (7/2/2022).
Setelah ramai di media sosial ada satu pengunjung diduga positif covid-19 bisa masuk tanpa melalui Aplikasi PeduliLindungi. Pemkot Malang melakukan tes swab antigen, dari 30 karyawan dan satu diantaranya positif.
Menghadiri Konferensi Cabang (Konfercab) ke-14 PCNU, bertemakan ‘Memantapkan Peran Nahdlatul Ulama dalam Membangun Kemandirian dan Peradaban.’ Walikota Malang, Sutiaji berharap adanya sinergi hingga kolaborasi.
Tingginya kasus covid-19 di Kota Malang, membuat Pemkot Malang dan jajaran samping, kebut vaksinasi siswa demi melindungi anak-anak dari covid-19. Tiga SD kedatangan tim vaksinator Kota Malang, Jumat (4/2/2022).
Tercatat per 1 Februari 2022, Kota Malang turun di peringkat dua terbanyak se-Jawa Timur kasus terkonfirmasi positif. Pemkot Malang terus ingin menekan angka kesembuhan covid-19 dengan treatmentnya sendiri.
Ombudsman Republik Indonesia memberikan penghargaan kepatuhan bidang pelayanan publik kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Melalui survei yang dilakukan Ombudsman selama tahun 2021, Pemkot Malang dinilai memiliki kepatuhan tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.
Selama sepekan terakhir, setidaknya ada 22 warga yang ditindak oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang saat melakukan penertiban protokol kesehatan (prokes). Hal ini dilakukan karena beberapa minggu terakhir, kasus covid-19 di Kota Malang meningkat.
Salah satu ruas jalan di Kota Malang akan meningkat ke kelas II. Pemkot Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang mengusulkan tiga jalan. Tetapi yang disetujui hanya Jalan Mayjen Sungkono.
Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus kolaborasi. Demi akselerasi pembangunan dan memandang secara holistik kebutuhan pembangunan infrastruktur.
