Terdakwa kasus korupsi bantuan sosial covid-19, Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/8/2021). Juliari dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001.
Tag: kpk
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas Atas Dugaan Pelanggaran Etik
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dilaporkan ke Dewan Pengawas (KPK), Sabtu (21/8/2021). Laporan dilayangkan oleh perwakilan 57 pegawai nonaktif KPK atas dugaan pelanggaran etik.
Komnas HAM Temukan Pelanggaran dalam TWK KPK
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan hasil investigasi terhadap proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN lewat asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Pada konferensi pers, Senin (16/8/2021), Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan menyatakan, pihaknya menemukan 11 bentuk pelanggaran HAM.
18 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Ikuti Diklat Bela Negara
Sebanyak 18 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti diklat bela negara dan wawasan kebangsaan. Pembinaan diselenggarakan di Universitas Pertahanan, Bogor mulai hari ini, Kamis (22/7/2021) hingga 30 Agustus mendatang.
Kasus Suap Benur Lobster, Edhy Prabowo Dituntut 5 Tahun Penjara
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan kasus suap izin benur lobster. JPU juga meminta majelis hakim mencabut hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak terdakwa selesai menjalani masa pidana pokok.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Dilaporkan ke Dewas
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Rabu (9/6/2021). Lili dilaporkan oleh mantan Direktur PJKAKI KPK Sujanarko, penyidik Rizka Anungnata, dan Novel Baswedan, atas dugaan pelanggaran etik dalam kasus Walikota Tanjungbalai M.Syahrial.
Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Bungkam Setelah Diperiksa KPK
Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin tak memberikan keterangan apapun usai diperiksa terkait kasus dugaan suap Wali Kota Tanjungbalai M.Syahrial, Rabu (9/6/2021).
Firli Bahuri Dilaporkan ke Bareskrim Polri
Indonesian Corruption Watch (ICW) resmi melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ke Bareskrim Polri, Kamis (3/6/2021). Firli disebut menyewa helikopter dengan harga yang tidak sesuai, seperti yang pernah ia sampaikan kepada Dewan Pengawas (Dewas) beberapa waktu lalu.
Solidaritas Malang Melawan Tolak Pelemahan KPK
Puluhan massa yang mengatasnamakan Solidaritas Malang Melawan, melakukan aksi solidaritas melawan pelemahan KPK, di depan Balaikota Malang, Rabu (2/6/2021). Aksi ini merespon bentuk playing victim pihak tertentu dalam melemahkan independensi lembaga anti rasuah tersebut.
24 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Akan Ikut Pelatihan Bela Negara
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, 24 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) akan mengikuti pendidikan bela negara. Firli menyebut, pihaknya akan menggandeng Kementerian Pertahanan untuk melaksanakan pendidikan tersebut.
Pegawai KPK Lolos TWK Resmi Dilantik Jadi ASN
Sebanyak 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) resmi dilantik sebagai ASN, Senin (1/6/2021). Pelantikan berlangsung secara daring dan luring dengan diwakili 53 orang di Gedung KPK.
Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju Dipecat
Dewas Pengawas (Dewas) KPK memberikan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat kepada penyidik Stepanus Robin Pattuju. Ia dinilai melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman pimpinan dengan berhubungan langsung dan tidak langsung dengan tersagka, terpidanan, dan pihak lain yang ditangani KPK.
Pegawai KPK Kirim Surat Ke Presiden Minta Pelantikan ASN Ditunda
Jakarta, SERU.co.id – Sebanyak 416 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo berkaitan dengan peralihan status kepegawaian menjadi ASN. Mereka meminta presiden …
Pimpinan KPK Akan Lapor Presiden Terkait Keputusan Pegawai Tak Lolos TWK
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan, akan melapor ke Presiden Joko Widodo soal keputusan akhir 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Sebelumnya, diumumkan, dari 75 pegawai yang tidak lolos TWK, sebanyak 51 pegawai dinyatakan akan diberhentikan, sementara sisanya akan mendapatkan pembinaan ulang.
51 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Resmi Dipecat
Sebanyak 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) resmi dipecat, Selasa (25/5/2021). Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan, 51 pegawai itu dinyatakan tidak dapat lagi bergabung dengan KPK sebab dinilai tidak bisa dibina.
Firli Bahuri Jelaskan Tentang 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK
Ketua KPK Firli Bahuri akhirnya buka suara terkait 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Firli mengatakan, pada 5 Mei 2021, pimpinan KPK bersama dengan Dewas KPK, pegawai eselon 1, dan pegawai eselon 2 sudah melakukan rapat paripurna. Menurutnya pada rapat tersebut penjelasan dilakukan secara terbuka.
Presiden Jokowi Tidak Setuju 75 Pegawai KPK Dinonaktifkan
Presiden Joko Widodo menyatakan tidak setuju dengan penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) beberapa waktu lalu. Presiden menyebut, KPK harus diisi oleh pegawai-pegawai terbaik dengan komitmen tinggi.
KPK Umumkan Hasil Tes Wawasan Kebangsaan Pegawainya
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengumumkan 75 nama pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai bagian dari seleksi ujian peralihan status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ghufron menjelaskan, terdapat dua kategori yakni memenuhi dan tidak memenuhi syarat.
Novel Baswedan dan Puluhan Pegawai KPK Tak Lulus Tes ASN
Tujuh puluh lima pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan tidak lulus tes asesmen peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. Sebagaimana diatur dalam UU KPK yang direvisi tahun 2019 lalu, pegawai KPK akan diangkat menjadi ASN dengan melewati tes wawasan kebangsaan.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.