Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan bendahara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani Maming sebagai buron. Penetapan tersebut dinyatakan KPK usai Mardani mangkir dari dua panggilan KPK dan jemput paksa yang gagal karena ia tidak berada di apartemennya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa tersangka dugaan suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) Mardani Maming pada Senin (25/7/2022). Maming dijemput paksa oleh penyidik KPK di apartemennya di Jakarta Pusat.
Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus korupsi e-KTP. Gamawan diperiksa dalam kasus yang melibatkan Dirut PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos.
Kepala Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh mengkonfirmasi status tersangka Bendahara Umum PBNU Mardani H Maming, Senin (20/6/2022). Mardani juga dicegah bepergian ke luar negeri sejak 16 Juni 2022 lalu.
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang diminta untuk segera mengevaluasi kerjasama dengan PT Karya Indah Sukses (PT KIS) perihal Pasar Blimbing oleh KPK. Hal tersebut disampaikan oleh Kasatgas Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah 3.2, Edi Suryanto, Jumat (3/6/2022).
Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa melantik sembilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Cabang Rumah Tahanan (Rutan). Pelantikan digelar di Aula Gedung Merah Putih KPK, Kamis (2/6/2022).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka kasus suap pengurusan laporan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. Ia diduga menyuap jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat untuk melakukan audit pemeriksaan interim (pendahuluan). Tindakan itu bertujuan agar Pemkab Bogor meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa mantan Gubernur Provinsi Riau, Annas Maamun pada Rabu (30/3/2022). Pemanggilan paksa tersebut dilakukan di tempat tinggalnya di Pekanbaru, Riau.
Mahkamah Agung (MA) memangkas vonis terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo menjadi 5 tahun penjara. Keputusan tersebut dibacakan oleh Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro, Kamis (10/3/2022).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir duduk bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk mengedukasi dan mencegah adanya tindak pidana korupsi. Tidak kurang dua jam lebih di ruang sidang Balaikota Malang, secara tertutup membahas potensi korupsi serta mendorong sertifikasi aset.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tidak lagi menggunakan istilah Operasi Tangkap Tangan (OTT). Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini, Bupati Langkat Sumatera Utara Terbit Rencana Perangin Angin terjaring OTT atas dugaan transaksi suap. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan penangkapan tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Penangkapan dilakukan saat Gafur berada di sebuah mal di Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan keterangan resmi terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, Rahmat diamankan bersama 12 orang lainnya yang terdiri dari ASN Pemkot Bekas dan pihak swasta. Kasus yang menjerat mereka adalah suap dan jual beli jabatan.
Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pihak yang melaporkan Ahok adalah Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) yang memiliki anggota Adhie Massardi dan Marwan Batubara.
Para mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dilantik sebagai ASN Polri pada Kamis (9/12/2021). Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, pelantikan akan dilakukan di Mabes Polri.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan, sebanyak 12 dari 56 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak tawaran untuk menjadi ASN di Korps Bhayangkara. Sementara, 44 orang lainnya menyatakan bersedia dan tidak berubah pikiran.
Mantan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin didakwa menyuap mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju dan pengacaran Maskur Husain sebesar Rp3,64 miliar. Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa KPK Lie Putra Setiawan, Azis diduga menyerahkan uang suap kepada Robin dan Maskur untuk membantu dirinya dan Aliza Gunado agar tidak terlibat dalam penyelidikan dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah 2017.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan, sebanyak 52 orang mantan pegawai KPK memenuhi undangan Polri terkait sosialisasi pengangkatan khusus sebagai ASN di Korps Bhayangkara. Kehadiran mereka juga untuk meneken surat pernyataan kesediaan diangkat sebagai ASN di Polri.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
