Malang, SERU.co.id - DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menggelar rapat paripurna Hari Jadi ke-1265 ...
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menggelar rapat dengan agenda Penyampaian Rencana Peraturan Daerah. Dalam sidang tersebut, Pemkab Malang mengajukan dua rencana Perda. Dimana salah satunya adalah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2, tahun 2016 tentang penetapan desa.
Setelah pengumuman sidang Mahkamah Konstitusi (MK), terkait dengan pasangan calon terpilih Pilkada tahun 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menggelar rapat paripurna dengan dua agenda, Selasa (11/2/2025).
Malang, SERU.co.id – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang melaksanakan inspeksi ke Stadion Kanjuruhan di Kepanjen pada Rabu (22/1/2025) sore. Kegiatan ini …
Keluarga siswa yang diduga ditampar gurunya karena mengumpat mencabut laporan ke pihak Polres Malang. Sehingga, kedua belah pihak akhirnya berujung damai dan tanpa syarat.
Malang, SERU.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menggelar rapat paripurna. Dengan agenda kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Malang terhadap …
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang meminta Pemerintah Kabupaten Malang untuk membahas lebih lanjut terkait tanah hibah yang diberikan kepada Universitas Brawijaya Malang (UB). Rencananya bakal menjadi gedung perkuliahan.
Realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dalam APBD 2023 Kabupaten Malang tak mencapai target, hanya 81,80 persen dari yang ditargetkan
DPRD Kabupaten Malang dorong Pemerintah Kabupten Malang untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, siap mensinkronkan rencana peraturan pusat yang baru dengan peraturan daerah. Seperti disampaikan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) tentang arsitektur atau RAPBN tahun 2024. Dimana kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk ‘Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menyetujui sepenuhnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dimana telah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, guna mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, Selasa (25/7/2023) siang.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengelar agenda rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Malang, untuk penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022, Senin (5/6/2023). Dalam kesempatan itu, juga membahas rencana langkah-langkah dalam mengoptimalkan anggaran tahun 2023. Dengan memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dari APBD 2022 lalu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, mengelar rapat paripurna tentang penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda dari Bupati Malang, Sanusi.
Sebanyak 15 orang perwakilan dari 74 korban meninggal di Malang Selatan mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, Selasa (3/1/2023. Mereka menggelar audiensi guna menyampaikan beberapa hal dan permintaan dukungan
Pihak DPRD Kabupaten Malang, membuka diri untuk menampung apresiasi yang ingin Aremania sampaikan terkait Tragedi Kanjuruhan. Terutama untuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani Tragedi Kanjuruhan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Miskat menegaskan, pihak DPRD Kabupaten Malang mendukung penuh upaya Aremania mendapatkan hak hak atas para korban Tragedi Kanjuruhan.
Sambut kedatangan Presiden RI, Joko Widodo, sejumlah warga melakukan pembentangkan spanduk berwana hitam bertuliskan ‘Usut tuntas’
DPRD Kabupaten Malang akhirnya buka suara menanggapi sorotan Malang Corruption Watch (MCW). Terkait temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) tahun 2021 tentang penggunaan kendaraan dinas jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Malang.
Malang Corruption Watch (MCW) datangi gedung DPRD Kabupaten Malang, Rabu (21/09/2022) siang untuk menyampaikan hasil kajian mereka. Terutama terkait temuan tidak sesuainya penggunaan kendaraan yang ditunggangi para wakil rakyat
Permasalahan pemutusan kontrak tenaga kesehatan (Nankes) RSUD Lawang tidak akan berhenti. Seleksi tenaga kerja akan berlanjut setelah 16 orang diputus kontrak
