Malang, SERU.co.id – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang menyoroti langkah sejumlah pihak yang cenderung ingin menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca insiden dugaan keracunan siswa di Malang. Gerindra menilai, penghentian program nasional tersebut adalah langkah reaktif yang justru bisa merugikan masyarakat penerima manfaat.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang, Zia’ul Haq menegaskan, pemerintah daerah seharusnya fokus memperbaiki sistem dan memperketat pengawasan, bukan menonaktifkan program yang baru berjalan.
“Evaluasi boleh, tapi jangan matikan program. Kalau ada masalah, yang dibenahi sistemnya, bukan programnya,” tegas Zia, Kamis (23/10/2025).
Zia menyebut, kunci utama pencegahan kasus serupa adalah percepatan penerbitan Surat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) untuk seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan sertifikat ini, pengelola makanan wajib memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
“Kalau sudah ada SLHS, sudah ada pakemnya. Semua pengelola SPPG wajib patuh. Jadi tidak seharusnya setiap insiden langsung dijadikan alasan menghentikan program,” ujarnya dengan nada kritis.
Menurut Zia, MBG merupakan program nasional yang menyentuh masyarakat kecil, terutama pelajar. Karena baru berjalan belum genap satu tahun, kata dia, wajar jika masih ada kekurangan yang perlu dievaluasi.
“Namanya program baru, tentu masih banyak penyesuaian. Tapi jangan buru-buru memvonis gagal. Yang dibutuhkan sekarang adalah pengawasan, bukan pembekuan,” tegasnya.
Zia juga menyoroti lambatnya proses penerbitan SLHS oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Dari total 71 SPPG yang mengajukan, baru 35 unit yang sudah mengantongi izin resmi. Sisanya masih menunggu proses check and recheck lapangan.
“Dinas Kesehatan jangan lamban. Kalau pengelola SPPG sudah proaktif, mestinya pemerintah juga gerak cepat. Jangan biarkan masalah administrasi menghambat layanan untuk anak-anak,” kritik Zia.
Ia menambahkan, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran nasional untuk mempercepat sertifikasi laik higiene dan sanitasi, menyusul kasus serupa di berbagai daerah.
“Pusat sudah minta percepatan, tapi di daerah jangan justru memperlambat. Kalau semua patuh pada regulasi, peristiwa semacam itu bisa dicegah,” pungkasnya. (mzm)
