Malang, SERU.co.id – Dari sebanyak 61 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Malang, baru satu unit yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Data itu diungkapkan anggota DPRD usai melakukan inspektif tertutup atas keberadaan sejumlah SPPG.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, menegaskan pentingnya menjaga kualitas makanan yang didistribusikan kepada siswa, balita, ibu hamil, dan menyusui. Oleh karena itu, pihaknya menyarankan agar proses produksi MBG di SPPG yang belum memiliki SLHS untuk dihentikan sementara.
“Kami sudah verifikasi ke Dinas Kesehatan dan hanya SPPG Lanud Abd Saleh yang sudah punya SLHS. Sesuai ketentuan, kami merekomendasikan agar layanan MBG di 60 dapur lainnya distop dulu sampai dokumen terbit,” ujar Zulham.
Zulham menjelaskan, berdasarkan temuan di lapangan, saat ini terdapat 88 SPPG yang sudah didirikan di Kabupaten Malang. Namun, baru 61 unit yang telah beroperasi, sementara 27 sisanya belum aktif.
Menurut informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, sebanyak 46 SPPG telah mengikuti pelatihan penjamah pangan, dan 20 SPPG telah menjalani Inspeksi Kesehatan Lingkungan. Proses lainnya yang masih berjalan antara lain pemeriksaan sampel air, sampel makanan, dan hal teknis lainnya di UPT Labkes.
“Selama ini, dalam rangka uji coba program Presiden, saya kira sudah cukup kita beri kelonggaran. Sebaiknya, karena banyak kasus keracunan dan sebagainya, ya sekarang prosedur dipenuhi dulu secara lengkap. Baru nanti operasional jalan lagi, tidak masalah,” ungkapnya.
Zulham juga menekankan agar Pemerintah Kabupaten Malang tetap tegas dalam menegakkan prosedur formal terkait operasional SPPG. Hal ini dianggap penting guna mencapai target Kabupaten Malang Zero Accident MBG.
“Para pemilik dapur SPPG harus paham bahwa sertifikat SLHS bukan jaminan ndak ada kejadian (keracunan). Sertifikat itu untuk memastikan kesiapan pengelolaan sesuai ketentuan guna meminimalisir potensi keracunan,” tegasnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang itu mengungkapkan bahwa sejauh ini beberapa laporan telah masuk ke DPRD. Namun, hasil verifikasi lapangan belum membuktikan adanya kasus keracunan pada siswa. Pasalnya, jumlah laporan tidak signifikan dan diduga disebabkan oleh faktor lain di luar program MBG.
Selain itu, Zulham juga menyampaikan adanya laporan mengenai penyediaan menu yang tidak layak di salah satu SPPG di Kecamatan Gedangan.
“Laporan dan masukan kecil-kecil itu sudah kami sampaikan untuk perbaikan. Saat ini saya kira logis kalau layanan di dapur yang belum punya SLHS untuk distop dulu. Sambil pembenahan dan penyelesaian prosedur di Dinkes,” tandasnya. (wul/ono)
