Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang menyoroti langkah sejumlah pihak yang cenderung ingin menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca insiden dugaan keracunan siswa di Malang. Gerindra menilai, penghentian program nasional tersebut adalah langkah reaktif yang justru bisa merugikan masyarakat penerima manfaat.
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen oleh pemerintah mendapat perhatian khusus. Kebijakan ini didesain untuk menyasar barang dan jasa mewah guna menciptakan keadilan ekonomi. Fraksi Gerindra mendukung langkah ini, seraya memastikan masyarakat bawah tetap terlindungi.
Kebijakan Pemerintah melalui Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (RI) terkait impor beras 1 juta ton yaitu untuk cadangan beras pemerintah sebesar 500.000 ton dan untuk kebutuhan Bulog 500.000 ton mendapat reaksi keras dari Anshori anggota DPRD Lamongan.
