Semarang tengah diguncang skandal korupsi yang melibatkan dua figur penting dalam pemerintahan daerah. Yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan suaminya, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri. Keduanya resmi ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (19/2/2025), setelah diperiksa sebagai tersangka.
KPK kembali menggelar OTT di sebuah kantor pajak di wilayah Jakarta Utara terkait dugaan praktik suap pengurangan nilai pajak. Dalam operasi tersebut, KPK ….
Berita Terbaru
Tag: kpk
KPK Beberkan Bukti Kasus Hasto Kristiyanto, Termasuk Tawaran Komisioner dan Komisaris
Nama Riezky Aprilia mendadak menjadi sorotan usai disebut dalam sidang praperadilan Hasto Kristiyanto, Kamis (6/2/2025). KPK membeberkan bukti, termasuk Riezky sempat diiming-imingi jabatan Komisioner Komnas HAM atau Komisaris BUMN oleh Hasto Kristiyanto. Imbalan ini ditawarkan dengan syarat Riezky bersedia mundur sebagai calon legislatif terpilih dan memberikan kursinya di DPR RI kepada Harun Masiku.
KPK Geledah Rumah Ahmad Ali dan Japto Soelistyo, Ada Apa?
Jakarta, SERU.co.id – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam mengusut kasus dugaan korupsi besar di Indonesia. Kali ini, rumah mantan Anggota …

Bupati Karna Suswandi Ditahan KPK, Mas Rio Berharap OPD Transparan
Situbondo, SERU.co.id – Bupati Situbondo terpilih Yusuf Rio Wahyu Prayogo prihatin atas ditahannya Bupati Situbondo, Karna Suswandi (KS) dan Kepala Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum …
Ahok Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Korupsi LNG
Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), hadir di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1/2025). Ahok dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina. Kedatangannya membawa harapan akan terungkapnya salah satu kasus megakorupsi yang merugikan negara hingga USD 113 juta atau sekitar Rp1,7 triliun.
Kesaksian Mantan Penyidik KPK Dinilai Beratkan Hasto Kristiyanto dan PDIP
Jakarta, SERU.co.id – Kasus suap Harun Masiku memunculkan nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali menyita perhatian publik. Pernyataan mengejutkan datang dari Ronald Paul Sinyal, mantan …
PDIP Sebut Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto sebagai Upaya Mengacak-Acak Partai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka kasus suap pergantian antar-waktu (PAW) DPR RI, Harun Masiku. Partai berlambang banteng itu menilai langkah ini sebagai bentuk teror politik yang bertujuan mengacak-acak soliditas partai. Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy menyebut keputusan ini sarat muatan politik, terutama setelah memecat tiga kader besar, termasuk Joko Widodo.
Megawati Soekarnoputri Siap Pasang Badan Jika Hasto Ditangkap KPK
Jakarta, SERU.co.id – Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, secara terang-terangan menyatakan siap melindungi Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P. Megawati akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi …
Polda Metro Jaya Periksa Deputi KPK Terkait Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK
Jakarta, SERU.co.id – Buntut dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polda Metro Jaya periksa Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. Pemeriksaan …
KPK Dalami Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokir, Diduga Calon Bupati Terlibat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan pendalaman atas perkara dugaan korupsi dana hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Jawa Timur. Terbaru, KPK melakukan penggeledahan di kantor Dinas Peternakan Jawa Timur, terkait kasus korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas). Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur tahun anggaran (TA) 2019–2022.
Buntut KPK Periksa Pengurus Pokmas, Diduga Calon Bupati Terindikasi Terima Suap
Pengelolaan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2019-2022. Dikucurkan melalui Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim di Kabupaten Malang, berujung dugaan suap yang dilakukan sejumlah Pengurus Pokmas. Tak ayal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan kepada 35 orang Pengurus Pokmas sebagai saksi.
Dukung KPK, UB Komitmen Perangi Korupsi dan Gratifikasi Melalui PIEPTN
Malang, SERU.co.id – Universitas Brawijaya (UB) Malang komitmen memerangi korupsi dan gratifikasi dengan melaksanakan Penguatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi Negeri (PIEPTN). Melalui sosialisasi PIEPTN dan …
KPK Batalkan Pemanggilan Kaesang Pangarep, Ahli Hukum dan Mahfud MD Angkat Suara
Jakarta, SERU.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membatalkan pemanggilan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo. KPK menilai Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk mengklarifikasi …
Dugaan Rumah Kiai di Situbondo digeledah oleh KPK, Kuasa Hukum Angkat Bicara
Situbondo, SERU.co.id – Mengenai Pemberitaan dugaan penggeledahan rumah beberapa kiai di Kabupaten Situbondo oleh KPK, Minggu (1/9/2024) kemarin beredar luas. Hal ini sempat menimbulkan kegaduhan …
KPK Tetapkan Dua Tersangka Pejabat di Kabupaten Situbondo
Situbondo, SERU.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang dugaan kasus korupsi terkait pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan pengadaan barang dan jasa …
Kota Batu Terbaik Dalam Program Kampanye Antikorupsi
Kota Batu menambah kembali prestasi membanggakan di tingkat nasional dalam hal kampanye antikorupsi.
ACFFest 2024, Satu Dekade KPK Memberantas Korupsi Lewat Film
Satu dekade Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) 2024 gelar roadshow di Kota Malang
Gelar Talkshow Radio, Pemkab Bojonegoro dan KPK Ajak Masyarakat Tolak Politik Uang
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkolaborasi dengan KPK RI menggelar Talkshow Eksklusif melalui Radio
KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka Korupsi Insentif ASN BPPD
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif. Sebelumnya Kepala BPPD Sidoarjo, Ari Suryono dan Kasubbag Umum BPPD Sidoarjo, Siska Wati, telah ditetapkan tersangka lebih dulu.



















