Anggota DPRD Kota Malang mendukung langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menolak lesbian, gay, biseksual, transgender, or queer (LGBTQ). Merespons Peraturan ..
Mewujudkan Pemilu Damai, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengajak 570 calon legislatif (caleg) Deklarasi Pemilu Damai 2024. Sebagai komitmen bersama para caleg agar berintegritas, tidak melakukan pelanggaran, dan menjaga perdamaian selama perhelatan Pemilu 2024.
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang membekali Penguatan Wawasan Kebangsaan. Kepada sekitar 570 calon legislatif DPRD Kota Malang di Grand Mercure Hotel, Rabu (8/11/2023). Tujuannya, untuk menciptakan pemilu yang aman, damai, sejuk dan terjaganya persatuan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, pastikan rencana pembongakaran Pasar Besar tak terlaksana pada tahun 2024,. Hal tesebut dilandasi dari kejelasan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat masih abu-abu.
DPRD Kota Malang mengadakan sidang paripurna dengan agenda pendapat fraksi terhadap KUA-PPAS) APBD Tahun 2024, Para wakil rakyat merasa tidak nyama dengan turunnya pendapatan asli daerah (PAD)
Akhir-akhir ini terkait konsinyasi serta permasalahan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Water Treatment Plant (WTP) menjadi sorotan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.
Melalui rapat paripurna terkait Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Banggar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyampaikan keputusan rancangan APBD tahun 2024 mendatang. Yakni adanya penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 menjadi Rp813 milyar, atau turun sebesar Rp412.637.500.000 dari tahun sebelumnya 2023.
Ribuan massa turun ke jalan Aksi Bela Palestina di Alun-alun Tugu Malang, depan gedung DPRD dan Balai Kota Malang, Jumat (27/10/2023). Massa yang sebagian besar mengenakan dresscode berwarna putih tersebut melakukan orasi, teaterikal dan open donasi.
Mengungkap sejarah berdirinya gedung dan perjalanan DPRD Kota Malang, Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah (Dispussipda) Kota Malang menggelar Forum Group Discussion (FGD). Mengusung tema ‘Penelusuran Arsip Sejarah Historiografi Parlemen Kota Malang’ dan judul FGD ‘Arsip sebagai Sumber Data dalam Historiografi Parlemen Kota Malang.’
DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Malang menggelar Konsolidasi Politik untuk Pemenangan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dihadiri ratusan kader, pengurus ranting, PAC, dan DPC PDIP Kota Malang di aula Akasia Hotel Savana, Senin (23/10/2023). Bertujuan mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam meraih kemenangan pada pemilihan tersebut.
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika minta agar rekomendasi panitia khusus (Pansus) exit tol terkait pemberian ganti rugi lahan untuk akses keluar  jalan tol segera dieksekusi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang memiliki harapan besar pada Pj Wali Kota Malang, Ir Wahyu Hidayat untuk membawa revolusi bagi Kota Malang. Terlihat sekali pada saat Wahyu memaparkan rencana program kerja selama di rapat koordinasi (Rakor) Sidang Paripurna, DPRD Kota Malang, Rabu (27/9/2023).
Komisi B DPRD Kota Malang meninjau proyek pembangunan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) 2 di Kantor Pusat Perumda Air Minum…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menggelar Sidang Paripurna Ranperda Perubahan APBD 2023. Terdapat beberapa catatan penting legislatif kepada eksekutif yang disampaikan di Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (7/9/2023).
Malang, SERU.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyetujui Rencana Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Angaran Sementara (PPAS) tahun anggaran …
Malang, SERU.co.id – Tim pansus DPRD Kota Malang sukses menuntaskan polemik tarik ulur revitalisasi pembangunan Pasar Madyopuro. Polemik yang dipicu oleh keberatan pedagang akibat penambahan jumlah …
Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) hingga Rp300 miliaran, DPRD Kota Malang menganggap Pemkot Malang kurang matang dalam perencanaan anggaran. Disisi lain, Wali Kota Malang menganggap adanya SILPA merupakan hal yang wajar di daerah manapun, dengan menjelaskan potensi penyebab SILPA.
Badan Anggaran (Banggar) melaporkan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (26/7/2023). Rapat paripurna ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, Wali Kota dan Wawali Kota Malang serta pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.
Malang, SERU.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, menyelenggarakan rapat paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran …
Perihal pembahasan perencanaan anggaran di masa kepemimpinan Wali Kota Sutiaji menjadi sorotan DPRD Kota Malang. Pasalnya, target PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Malang seringkali tidak realistis yang salah satu dampaknya adalah gagal bayar.
