Malang, SERU.co.id – Tim pansus DPRD Kota Malang sukses menuntaskan polemik tarik ulur revitalisasi pembangunan Pasar Madyopuro. Polemik yang dipicu oleh keberatan pedagang akibat penambahan jumlah kios, akhirnya mencair. Hingga revitalisasi ditargetkan akan dilaksanakan pada Agustus hingga Desember 2023 ini.
Ketua Pansus DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi AH mengatakan, relokasi pedagang Pasar Madyopuro telah disiapkan jauh hari. Dengan berakhirnya polemik, proses revitalisasi pembangunan pasar Madyopuro dapat dimulai pada Agustus 2023
“Proses revitalisasi akan dimulai pada bulan Agustus 2013 ini. Nantinya diperkirakan akan rampung pada Desember atau akhir tahun 2023,” seru Arief, sapaan Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang ini.
Disebutkannya, polemik tarik ulur tersebut lantaran pedagang tak setuju adanya penambahan kios yang tak sesuai kesepakatan. Dimana dalam kesepakatan awal disebutkan 192 kios, namun menjelang pembangunan ternyata akan dibangun 200 kios.
“Para pedagang merasa keberatan, karena menurut mereka hal ini akan menyusutkan luas dari tiap bedak yang telah disepakati,” ungkap Arief, melalui sambungan telepon SERU.co.id.
Pasalnya, luas lahan yang tersedia untuk rehab tetap tidak bertambah. Sedangkan jika menambah kios akan mengurangi lahan bedak yang lain. Dengan menghilangkan jumlah bedak tambahan, maka bedak yang ada akan sesuai seperti sediakala.
“Dengan begitu, proses pembangunan akan cepat selesai, dan para pedagang akan cepat pula berjualan,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan sudah dianggarkan pada tahun anggaran 2023, namun karena ada sedikit permasalahan, maka revitalisasi tertunda. Dewan melalui Komisi B pun memediasi kegelisahan para pedagang ini dengan mempertemukan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag). Dalam pertemuan tersebut, disepakati kembali keputusan jumlah bedak yang akan dibangun tetap 192 kios.
“Dalam rapat mediasi yang diselenggarakan Komisi B DPRD Kota Malang ini, site plan pembangunan yang ditunjukan Diskopindag telah diubah menjadi 192 kios. Nantinya, anggota DPRD harus rajin menggunakan fungsi kontrol, agar setiap ada permasalahan di masyarakat, segera cepat menemukan solusi,” tegas politisi PKB asal Bareng, Klojen ini.
Sebelumnya, komisi ini mengadakan rapat internal, ketika ada informasi dari warga mengenai isu penambahan bedak di perencanaan rehab Pasar Madyopuro ini
“Jangan sampai menambah kios baru, karena dengan jumlah bedak yang ada saat ini kondisi pembeli masih sepi. Apalagi jika ditambah bedak baru,” tandasnya. (rhd)
