Yogyakarta, SERU.co.id – Polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuat ke publik. Kali ini, Roy Suryo bersama Rismon Sianipar dan Tifauzia Tiyassuma menerbitkan buku ‘Jokowi’s White Paper: Kajian Digital Forensik, Telematika, dan Neuropolitika atas Keabsahan Dokumen dan Perilaku Kekuasaan’. UGM sendiri sudah membatalkan penyewaan gedung karena acara dinilai sarat muatan politis.
Roy Suryo menyatakan, buku setebal hampir 700 halaman itu memuat hasil analisis ilmiah kolaboratif ketiganya. Mulai dari metode digital forensik, neuropolitika, hingga kajian terhadap salinan skripsi Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Roy mengklaim, kesimpulan paling menonjol dalam buku tersebut adalah skripsi Jokowi 99,9 persen palsu sehingga mustahil menghasilkan ijazah asli.
“Ini hadiah untuk 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Sebuah buku berjudul Jokowi’s White Paper,” seru Roy, dikutip dari CNN, Selasa (19/8/2025).
Roy menyebut, buku ini tidak hanya menyinggung momen awal munculnya isu keabsahan ijazah Jokowi pada 2013. Namun juga kisah sejumlah tokoh yang pernah mempertanyakan dokumen tersebut. Termasuk Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Rahardja yang disebut malah berujung kriminalisasi.
Buku ini dicetak dalam bahasa Indonesia dan Inggris, dengan edisi perdana sebanyak 5.000 eksemplar. Grand launching dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 27 Agustus 2025. Lewat kerja sama dengan Forum Diaspora Indonesia (FDI), buku itu akan didistribusikan ke 25 negara dalam bentuk cetak maupun e-book.
baca juga: Politik Diam Jokowi: Menafsir Makna Pernyataan soal Ijazah Palsu dan Wacana Pemakzulan Wapres
Meski soft launching berlangsung di UC Coffee Shop, Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak memfasilitasi acara tersebut. Juru bicara UGM, Dr I Made Andi Arsana menyatakan, pembatalan penyewaan gedung dilakukan karena acara dinilai sarat muatan politis.
“UGM memahami bahwa kegiatan ini bernuansa politis dan terkait erat dengan isu yang melibatkan Bapak Joko Widodo. UGM tidak melibatkan diri karena tidak terkait langsung,” kata Andi.
Menurutnya, panitia acara semula mengajukan izin dengan tajuk ‘Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80’. Namun setelah ditelusuri, kegiatan itu berubah menjadi peluncuran buku Jokowi’s White Paper.
Sikap UGM tersebut mendapat dukungan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Juru Bicara PSI, Wiryawan menilai, panitia acara tidak jujur karena menutupi maksud sebenarnya dari kegiatan itu.
“Penyelenggara jelas melecehkan UGM karena menutupi tujuan dan substansi acara. Mereka berbohong,” tegasnya.
baca juga: Jokowi Curiga Ada Agenda Politik di Balik Isu Ijazah Palsu dan Pemakzulan Gibran
PSI menilai, wajar jika UGM menolak memfasilitasi acara tersebut demi menjaga marwah kampus agar tidak terseret ke dalam polemik politik.
“Kerja sama antara penyelenggara dan penyedia fasilitas seharusnya dilandasi sikap saling menghormati. Dalam hal ini, penyelenggara tidak beritikad baik,” pungkas Wiryawan. (aan/mzm)
