Jakarta, SERU.co.id – Menteri Keuangan (Menkeu) berencana menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di Bank Jakarta. Hal ini menjadi bagian strategi memperkuat likuiditas perbankan daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan jumlah awal berkisar Rp10-20 triliun, Bank Jakarta dinilai memiliki kapasitas menyalurkannya ke sektor produktif, khususnya UMKM.
Purbaya menjelaskan, langkah ini kelanjutan dari penempatan dana pemerintah yang sudah disalurkan sebesar Rp200 triliun ke lima bank Himbara. Dengan penempatan di Bank Jakarta, pemerintah ingin memastikan perputaran dana negara benar-benar memberi dampak nyata di sektor riil. Kususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan industri lokal.
“Jakarta punya Bank Jakarta. Saya sudah taruh Rp200 triliun di Himbara. Jadi saya pikir, kenapa tidak tambahkan beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta juga? Tadi saya sudah minta izin ke Pak Gubernur, dan beliau bilang siap,” seru Purbaya, dikutip dari CNBC Indonesia,Selasa (7/10/2025).
Menurutnya, Bank Jakarta dinilai memiliki kapasitas. Begitu juga kesiapan menyerap dana pemerintah dan menyalurkannya ke sektor produktif. Ia memperkirakan jumlah penempatan awal berkisar Rp10-20 triliun.
Purbaya juga mengungkapkan, strategi serupa akan diterapkan untuk bank daerah lain, termasuk di Jawa Timur. Guna memperkuat struktur keuangan lokal dan memperluas jangkauan pembiayaan sektor riil.
“Nanti kita implementasikan strategi yang sama di satu bank lagi di Jawa Timur. Kalau Rp10–20 triliun bisa diserap, kenapa tidak?,” katanya.
Dalam kesempatan sama, Purbaya juga menanggapi rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun gedung baru Bank DKI di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD). Ia menyambut positif inisiatif tersebut karena dinilai mampu mendorong geliat ekonomi ibu kota tanpa membebani APBN.
“Saya senang karena itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta dan nasional. Yang penting, gedungnya bagus, jangan malu-maluin,” ujarnya sambil berkelakar.
Purbaya menegaskan, pemerintah pusat hanya menyediakan lahan. Sementara pendanaan proyek berasal dari Bank DKI sendiri. Lebih baik digunakan untuk mendukung pembangunan dan aktivitas ekonomi,” katanya.
“Kerja sama erat antara pusat dan daerah adalah kunci menjaga stabilitas fiskal. Hal ini mendorong pembangunan berkelanjutan,” tutup Purbaya. (aan/mzm)
