Malang, SERU.co.id – Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) Kota Malang siap melakukan audit terkait kelayakan bangunan pondok pesantren (Ponpes). Hal itu menanggapi instruksi audit dari Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah tragedi serupa runtuhnya bangunan Ponpes Al Khoziny Sidoarjo.
Ketua RMI NU Kota Malang, Halimi Zuhdy mengungkapkan, memang belum ada instruksi secara resmi terkait hal tersebut. Meski demikian, pihaknya siap melakukan langkah proaktif, agar kejadian serupa tidak terulang di Malang.
“Belum ada informasi resmi terkait audit, mungkin karena instruksi itu masih baru. Tapi kami sudah berkoordinasi dengan PCNU Kota Malang untuk menyiapkan langkah antisipatif,” seru Halimi, saat dikonfirmasi via WhatsApp, Selasa (7/10/2025).
Salah satu langkah yang diusulkan adalah membangun kerja sama dengan universitas yang memiliki program studi teknik sipil atau arsitektur. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu menilai kekuatan serta keamanan bangunan pondok pesantren di Kota Malang.
“Kami ingin bekerja sama dengan kampus, agar bisa dilakukan pendampingan teknis. Minimal, kita tahu sejauh mana kekuatan konstruksi bangunan di ponpes,” ungkapnya.
Halimi menambahkan, berdasarkan pantauan sementara, kondisi bangunan pondok pesantren di Malang relatif aman. Mayoritas bangunan hanya terdiri dari dua hingga tiga lantai.
“Secara umum masih layak digunakan. InsyaAllah konstruksi bangunan di beberapa ponpes cukup baik,” jelas pria yang juga Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Humaniora UIN Maliki Malang.
Meski demikian, ia menekankan, audit teknis tetap diperlukan, agar lebih pasti. Langkah RMI NU Kota Malang ini menjadi bentuk kesiapsiagaan daerah menyambut kebijakan audit nasional.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo telah menginstruksikan audit kelayakan bangunan ponpes. Hal tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di kediamannya di Jakarta, Minggu (5/10) malam.
Presiden Prabowo menekankan, insiden di Ponpes Al Khoziny Sidoarjo menjadi bahan evaluasi pemerintah. Karena itu, audit penting untuk meningkatkan standar keamanan bangunan pesantren di seluruh Indonesia. (bas/rhd)
