Jakarta, SERU.co.id – Arah kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025–2030 memasuki babak baru. Menteri Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan PPP kubu Muhammad Mardiono. Namun, Ketua Mahkamah Partai PPP menegaskan kemenangan pemilihan Agus Suparmanto sah.
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, resmi menandatangani Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan PPP kubu Muhammad Mardiono.
“Berdasarkan hasil penelitian terhadap AD/ART partai, kemarin pagi sudah saya tanda tangan SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono,” seru Supratman, Kamis (2/10/2025).
Langkah ini menambah panas polemik dualisme di tubuh PPP usai Muktamar X di Ancol, Jakarta Utara, akhir September lalu. Dalam forum tersebut, dua nama besar, Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto, sama-sama diklaim terpilih sebagai Ketua Umum melalui mekanisme aklamasi.
Mardiono menyebut, dirinya sah menjadi Ketum PPP karena didukung 1.304 muktamirin pemilik suara. Namun, klaim itu dibantah sebagian peserta muktamar. Melalui Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy (Romy) menyatakan, Agus Suparmanto sebagai Ketum terpilih periode 2025–2030.
Baca juga: KH Lukmanul Hakim Ulama Penggerak Ekonomi Umat Wafat pada Usia 56 Tahun
Kedua kubu bahkan berencana mendaftarkan susunan pengurus hasil muktamar masing-masing melalui notaris. Menanggapi kisruh ini, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pemerintah tidak akan mengesahkan kepengurusan PPP yang baru jika konflik internal belum diselesaikan.
Sementara itu, Ketua Mahkamah Partai PPP, Ade Irfan Pulungan menyebut, Muktamar X di Ancol berjalan sesuai tata tertib. Ia menegaskan, pemilihan Agus Suparmanto sah, sekaligus membantah adanya perpecahan di internal partai.
“Tidak ada dualisme, tidak ada konflik. Semua proses berjalan baik sesuai kesepakatan para muktamirin. Saya menyesalkan narasi media dan potongan video di media sosial yang merugikan citra PPP,” pungkas Ade, dilansir Kompascom. (aan/mzm)
