Jakarta, SERU.co.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar rapat dengan penyedia BBM swasta maupun BUMN. Pertemuan tersebut digelar menyusul penolakan sejumlah SPBU swasta membeli pasokan dari Pertamina karena kandungan etanol. Pemerintah berharap distribusi BBM tetap lancar dan kebutuhan masyarakat tidak terganggu.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan untuk menegosiasikan kesepakatan pasokan BBM. Khususnya di tengah polemik penolakan SPBU swasta terhadap produk Pertamina.
“Kesepakatan lengkapnya akan kami dapatkan pada rapat sore nanti, pukul 15.30,” seru Laode, dikutip dari CNBC, Jumat (3/10/2025).
Seperti diketahui, PT Vivo Energy Indonesia membatalkan pesanan BBM dari Pertamina sebesar 40.000 barel. Hal serupa juga dilakukan SPBU BP-AKR yang urung menambah pasokan dari BUMN migas tersebut.
Direktur Vivo Energy Indonesia menjelaskan di hadapan Komisi XII DPR RI. Pembatalan dilakukan karena ada spesifikasi teknis BBM Pertamina yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Meski begitu, Vivo tidak menutup peluang untuk kembali bekerja sama jika ke depan spesifikasi bisa dipenuhi.
Pertamina Patra Niaga menanggapi perbedaan spesifikasi tersebut. Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar menyebut, kendala utama ada pada kandungan etanol dalam base fuel Pertamina.
Menurutnya, kandungan etanol sebesar 3,5 persen masih berada dalam batas regulasi nasional (hingga 20 persen diperbolehkan). Namun, beberapa SPBU swasta menilai hal itu tidak sesuai dengan karakteristik produk mereka.
“Ini bukan masalah kualitas, tapi konten. Karena tiap merek punya standar spesifikasi yang berbeda,” jelas Achmad.
Sementara itu, Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan, pencampuran etanol dalam BBM adalah praktik umum di dunia internasional. Etanol dari tanaman seperti tebu dan jagung dinilai lebih ramah lingkungan.
“Dengan mencampurkan etanol ke BBM, emisi gas buang kendaraan bisa ditekan dan kualitas udara membaik. Ini sudah diterapkan di Amerika Serikat dengan E10 hingga E85. Di Brasil dengan E27 dan negara-negara Uni Eropa dengan standar E10,” papar Roberth.
Ia menambahkan, negara-negara Asia juga mulai mengadopsi kebijakan serupa. Seperti India yang menargetkan campuran E20 pada 2030 sebagai langkah menuju transportasi rendah karbon.
Kementerian ESDM berharap rapat dengan para pengusaha SPBU dapat menghasilkan kesepahaman baru soal pasokan BBM. Termasuk mengenai kandungan etanol yang dipermasalahkan.
“Prinsipnya, kami ingin ada kesepakatan antar badan usaha. Agar distribusi BBM tetap lancar dan masyarakat tidak dirugikan,” pungkas Laode, dilansir Tempo. (aan/mzm)
