Seru.co.id

Pemerintahan, Pendidikan

Komisi C DPRD Kota Malang Soroti Kebijakan Efisiensi Anggaran, Dampak Sektor Pendidikan

Memasuki masa reses 2025, anggota DPRD Kota Malang, mulai menjaring aspirasi terkait masalah di Dapil masing-masing. Salah satu isu yang mencuat adalah pembiayaan sektor pendidikan, khususnya dampak terhadap sekolah swasta. Pasalnya, kebijakan efisiensi anggaran bisa berdampak kurang baik bagi sektor pendidikan, terutama sekolah swasta.

hut-6-SERU-jatimpark
hut-6-SERU-BI-malang
hut-6-SERU-polinema
hut-6-SERU-UM
hut-6-SERU-UB
hut-6-SERU-Lanud-Abd-Saleh
hut-6-SERU-uibu
hut-6-SERU-buah-tangan
harjakasi-207-zein
hut-6-SERU-zein-ppp
SERUIDHUT-
hut-6-SERU-bpjs
Pemerintahan

Pemkot Malang Tegaskan Kepatuhan Pelaku Usaha Jelang Ramadan dalam Sosialisasi Perda Pariwisata

Pemerintah Kota Malang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengadakan sosialisasi tentang penegakan Peraturan Daerah (Perda) terkait pariwisata dan pengawasan minuman beralkohol. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan para pelaku usaha mematuhi regulasi yang ada. Sosialisasi ini menjadi penting, mengingat Bulan Ramadan yang semakin dekat.

Komunitas, Peristiwa

Koalisi Masyarakat Sipil Malang Raya Tolak Efisiensi Anggaran Pendidikan Kesehatan dan Pelayanan Publik

Koalisi Masyarakat Sipil Malang Raya menggelar aksi menolak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Mereka menilai kebijakan tersebut merugikan sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Massa menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap membebani anggaran negara.

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.