Pati, SERU.co.id – Upaya DPRD Pati memakzulkan Bupati Sudewo melalui hak angket berakhir tanpa hasil. Dalam rapat paripurna, mayoritas fraksi memilih memberikan rekomendasi perbaikan kinerja ketimbang melanjutkan pemakzulan ke Mahkamah Agung. Hanya Fraksi PDIP yang menilai Sudewo melanggar sumpah jabatan dan layak diberhentikan.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin mengungkapkan, dari tujuh fraksi yang hadir. Hanya Fraksi PDI Perjuangan yang bersikeras agar hasil hak angket diteruskan ke Mahkamah Agung. Sementara enam fraksi sepakat memberikan kesempatan kepada Sudewo untuk berbenah.
“Gerindra, PKB, PPP, Demokrat, Golkar dan PKS menghendaki Bupati diberi rekomendasi untuk memperbaiki kinerjanya ke depan. Sebanyak 36 anggota DPRD menyetujui keputusan tersebut,” seru Ali, dikutip dari detikcom, Sabtu (1/11/2025).
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Danu Ikhsan menilai, Sudewo telah melanggar sumpah jabatan dan ketentuan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Kami menilai hasil penyelidikan harus ditindaklanjuti dengan usulan pemberhentian Bupati kepada Mahkamah Agung,” tegas Danu.
Sementara itu, fraksi-fraksi lain menilai langkah perbaikan kinerja lebih tepat ditempuh daripada pemakzulan. Bupati Pati, Sudewo secara virtual menyampaikan, terima kasih atas masukan dari DPRD. Ia berjanji menjadikannya bahan evaluasi.
“Semua masukan akan kami catat dan menjadi ikhtiar kami membangun Kabupaten Pati yang lebih baik dan sejahtera,” ujar Sudewo, dilansir Kompascom.
Sidang paripurna berlangsung kondusif meski sempat diwarnai aksi massa di luar gedung DPRD. Kapolresta Pati, Kombes Jaka Wahyudi menyebut, empat orang diamankan karena membawa benda berbahaya seperti ketapel dan petasan rakitan.
“Penyelidikan masih berlangsung. Kami pastikan proses hukum dilakukan secara transparan. Ia menambahkan, ribuan personel Polri dan TNI disiagakan demi menjaga keamanan hingga sidang selesai,” pungkasnya. (aan/mzm)
