Malang, SERU.co.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang lakukan beberapa penyesuaian Rancangan Kebijakan Umum dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2023. Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (3/8/2022).
Terdapat beberapa penyesuaian terhadap KUA-PPAS tahun anggaran 2023 yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Hal ini berdasarkan dari kajian dan pantauan Banggar DPRD Kota Malang, dimana masih terdapat anggaran yang direncanakan belum menjadi prioritas pembangunan di Kota Malang.
“Ada bebrapa penyesuaian yang kita lakukan dengan pengajuan-pengajuan. Terutama bagi kita yang tidak menjadi begitu prioritas, seperti yang terlihat di laporan Banggar,” seru Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika.
- Gaji ke-13 untuk ASN dan Pensiunan Cair Mulai 2 Juni 2025
- Diskopindag Kota Malang Tepis Isu 57 Koperasi Merah Putih Disusupi Pengurus Titipan
- Mencuat Isu Monopoli, DPRD Kota Malang Dalami Mekanisme Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih
Made menjelaskan, penyesuaian terhadap RKUA-PPAS tahun 2023, di antaranya pembangunan Alun-Alun Kedungkandang yang belum disetujui oleh Banggar. Dimana dalam proyek pembangunan tersebut dianggarkan sebesar Rp15 miliar.
“Alun-Alun Kedungkandang karena masih bermasalah, kecuali kemarin seandainya lahannya tidak di situ, kita masih bisa pertimbangkan. Sehingga tahun ini tidak bisa dilaksanakan, kok masih dianggarkan. Lah ini bagian dari kita supaya tidak ada SILPA disitu,” imbuhnya.
Selain itu, terdapat penyesuaian terhadap pagu anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang sebesar Rp18,871 miliar dari anggaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar Rp15 miliar dan rehab Alun-Alun Tugu sebesar Rp3,864 miliar.
“Kedua, untuk Alun-Alun Tugu masih belum kita setujui, karena dinilai belum prioritas. Stunting jauh lebih penting, pemulihan ekonomi juga jauh lebih penting,” tegas Made.
