Kediri, SERU.co.id — Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Ro’iatu Nafif Laha, S.Pd menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor ekonomi daerah melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal itu disampaikannya dalam kegiatan pengenalan inovasi digital DPRD Jatim, di mana ia juga menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dalam keterangannya, Ro’aitu menjelaskan, Komisi B DPRD Jatim memiliki tanggung jawab besar di bidang perekonomian. Karena itu, pihaknya terus menjalin kerja sama strategis dengan berbagai mitra, terutama koperasi dan UMKM yang menjadi sektor paling dekat dengan masyarakat.
“Komisi B ini membidangi perekonomian. Kami akan terus bekerja sama dengan mitra strategis, terutama koperasi dan UMKM, agar bisa lebih maksimal dan naik kelas. Pendampingan serta pelatihan terus kami lakukan agar mereka mampu berkembang dan meningkatkan pendapatan,” ujarnya ketika menghadiri acara “Mlaku Bareng Anggota Dewan”, Sabtu (8/11/2025).
Ro’aitu menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD terus berupaya menghadirkan berbagai program peningkatan kapasitas pelaku UMKM, seperti pelatihan teknis, pengadaan peralatan pendukung, serta fasilitasi pemasaran. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat daya saing pelaku usaha lokal.
“Kita tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga menyediakan alat-alat produksi untuk mendukung kemandirian usaha masyarakat. Harapannya, UMKM bisa terus tumbuh dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi di tingkat desa dan kecamatan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ro’aitu mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, yang aktif menggandeng pelaku UMKM melalui berbagai program kolaboratif, salah satunya misi dagang antarprovinsi. Program tersebut, menurutnya, telah membawa dampak nyata bagi peningkatan omzet dan jaringan bisnis pelaku UMKM di daerah.
“Pemprov Jatim tidak pernah lelah mengajak UMKM untuk berkolaborasi. Dalam misi dagang yang dilakukan Ibu Gubernur, banyak UMKM yang diajak berinovasi dan hasilnya luar biasa — banyak pesanan datang dari provinsi lain. Ini menunjukkan bahwa produk lokal kita mampu bersaing di pasar nasional,” jelasnya.
Selain dukungan pelatihan dan promosi, Ro’aitu juga menyoroti pentingnya akses permodalan yang mudah dan inklusif bagi pelaku UMKM. Ia mengingatkan agar kebijakan pemerintah pusat terkait penyaluran dana Rp200 triliun melalui Bank Himbara benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk membantu masyarakat kecil.
“Kami di DPRD ikut mengawal dan mengkritisi penyaluran dana Rp200 triliun yang dikucurkan melalui Himbara. Harapan kami, dana ini bisa benar-benar menyentuh UMKM yang membutuhkan di desa dan kecamatan. Bank-bank harus bekerja sama secara serius tanpa membebani pelaku usaha dengan agunan berat,” tegasnya.
Menurutnya, banyak pelaku UMKM yang kesulitan mengakses pembiayaan karena terbentur syarat agunan. Dengan adanya kebijakan relaksasi dan dukungan permodalan tanpa jaminan, diharapkan sektor UMKM dapat lebih produktif dan berdaya saing.
“Kita ingin agar dana bantuan dan program perbankan ini benar-benar membantu masyarakat. Asal pelaku usaha memiliki rekam jejak yang baik, mereka harus diberi peluang untuk berkembang,” ujarnya.
Ro’aitu menutup penyampaiannya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berinovasi dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah disediakan pemerintah. Menurutnya, kolaborasi antara DPRD, pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan di Jawa Timur.
“UMKM adalah mitra strategis yang harus kita ayomi dan jaga. Melalui sinergi yang kuat dan akses ekonomi yang terbuka, kita bisa mewujudkan Jawa Timur yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan mandiri,” pungkasnya. (arc/ono)
