Jakarta, SERU.co.id – Gangguan besar Cloudflare, pada Selasa (18/11/2025) lalu menyebabkan layanan internet di berbagai negara lumpuh. Insiden ini dinilai menjadi bukti dunia sangat bergantung pada satu perusahaan untuk menjaga stabilitas akses internet. Gangguan besar tersebut seolah menjadi gambaran kecil tentang potensi “kiamat internet”.
Profesor Ilmu Komputer Brown University, Timothy Edgar menilai, peristiwa ini adalah peringatan keras. Dimana dunia telah terlalu bergantung pada sedikit penyedia infrastruktur digital.
“Insiden pada satu perusahaan saja menghasilkan dampak global. Bagaimana jika beberapa perusahaan tumbang sekaligus?,” seru Edgar, dikutip dari Newscom Australia, Kamis (20/11/2025).
Sebagai informasi, Cloudflare menjadi salah satu tulang punggung internet modern. Perusahaan ini menangani 20 persen lalu lintas internet global dan melayani triliunan permintaan setiap hari. Layanannya memastikan situs tetap berjalan lancar meski dihantam trafik tinggi atau serangan DDoS.
Dengan peran sebesar itu, tumbangnya Cloudflare berarti terganggunya jutaan situs. Begitu juga aplikasi, layanan bisnis, hingga platform kecil seperti blog dan toko daring.
CEO Cloudflare, Matthew Prince menjelaskan, kerusakan berawal dari kesalahan instruksi yang diberikan ke Basis Data ClickHouse. Lokasi penyimpanan data internal perusahaan. Kesalahan kecil ini memicu reaksi berantai:
- Aturan sistem digandakan berkali-kali, membuat database penuh.
- Sistem manajemen bot menjadi kelebihan beban dan gagal berfungsi.
- Sistem proksi inti Cloudflare menutup koneksi sebagai mekanisme keamanan otomatis.
- Dampaknya, pengguna sah tidak bisa mengakses situs-situs yang dilindungi Cloudflare.
Cloudflare bukan satu-satunya raksasa teknologi yang tumbang tahun ini. Gangguan serupa pernah terjadi pada AWS dan Microsoft. Bahkan kegagalan sistem CrowdStrike pada 2024 melumpuhkan pelayanan publik, termasuk bandara.
Dengan makin sedikitnya perusahaan yang menguasai infrastruktur internet global, ketergantungan ini dinilai berbahaya.
“Kejadian ini menunjukkan betapa sedikit yang bisa pemerintah lakukan. Terutama untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan besar itu,” pungkasnya. (aan/mzm)
