Ngawi, SERU.co.id – DPRD Kabupaten Ngawi meminta masing masing pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lebih terbuka terhadap pemerintah daerah untuk melakukan monitoring. Hal ini mengingat program Makan Bergizi Gratis (MBG) langsung dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang tentu butuh pemantauan.
Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Yuwono Kartiko menyatakan sangat mendukung dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam program tersebut langsung diampu oleh Badan Gizi Nasional (BGN), melalui masing masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“MBG program yang sangat bagus dalam pemenuhan gizi bagi anak usia sekolah. Program tersebut bentuk support menuju Indonesia Emas 2045” jelasnya Rabu (12/11/2025).
Meski begitu dalam pelaksanaan di lapangan, peran pemerintah daerah sangat minim di program tersebut. Bahkan ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan seperti dampak baik maupun buruk, semua akan tetap dirasakan oleh Pemda karena selaku penanggungjawab di daerah.
Yuwono berharap, agar setiap SPPG yang didirikan di masing masing daerah tetap memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk ikut melalukan monitoring dan evaluasi.
“OPD teknis dari Pemda seperti Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup sedianya diberi ruang untuk mengontrol operasional SPPG agar berjalan dengan baik,” ujarnya.
Pihaknya juga sangat menyayangkan dari sekian banyak SPPG di Ngawi yang sudah beroperasi, masih minim yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SKPPL).
“Kami harap semua SPPG segera dapat memenuhi standart dalam proses perizinan dan pelayanan. Harapannya semua kegiatan dalam program MBG dapat berjalan dengan baik,” imbuhnya. (nug/ono)
