Malang, SERU.co.id – Komisi X DPR RI bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar kegiatan bertema pengelolaan informasi publik di era digital bagi masyarakat di Kota Malang. Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang didorong meningkatkan keterbukaan informasi publik untuk menghadapi tantangan era digital.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyampaikan, tata kelola informasi publik yang baik sangat dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, mempercepat layanan publik, hingga meminimalkan disinformasi.
“Pengelolaan informasi publik harus menjamin hak warga untuk mendapatkan informasi yang benar, mudah diakses.dan tepat waktu. Pemerintah harus menyampaikan informasi secara akurat untuk menjawab kebutuhan dan persoalan publik,” seru Hetifah, Sabtu (15/11/2025).
Hetifah menekankan, tujuan pengelolaan informasi publik untuk meningkatkan kepercayaan publik, mempercepat layanan dan pengambilan keputusan. Pengelolaan informasi publik juga meminimalisir kesalahpahaman, menjamin keterbukaan data, serta mendorong partisipasi masyarakat.
“Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah perlu menyiapkan SDM informasi yang kompeten, meningkatkan kualitas layanan informasi, hingga menyediakan kanal komunikasi masyarakat. Pemerintah juga harus memastikan informasi bisa diakses kapan saja, data yang dipaparkan valid berdasarkan bukti dan relevan informasinya,” terangnya.
Politisi Golkar itu menyoroti krisis informasi yang terjadi secara nasional beberapa waktu silam. Ia menyebutkan, persoalan Covid-19, isu ketahanan pangan hingga isu energi akhir-akhir ini menjadi pembelajaran. Kesalahan informasi dapat merugikan dan mengikis kepercayaan publik.
“Pemerintah harus menetapkan standar komunikasi publik berbasis data dan publikasi riset yang mudah dipahami. Sedangkan masyarakat harus belajar memilah informasi, melakukan verifikasi atas kebenaran suatu informasi, hingga budayakan cross check,” tuturnya.
Hetifah pun mengapresiasi langkah Pemkot Malang yang melakukan digitalisasi, termasuk dalam memperluas akses informasi dan layanan pengaduan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi secara berkala dan menjawab pengaduan masyarakat.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengaku bersyukur, karena kegiatan ini diselenggarakan di Kota Malang. Ini menjadi pengakuan atas kemajuan dalam pengelolaan informasi publik serta menjadi umpan balik dalam meningkatkan layanan masyarakat.
“Tema kegiatannya sangat baik apalagi di era digital saat ini perlu keterbukaan publik. Ini menjadi masukan yang baik bagi pemerintah serta wadah sosialisasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mengelola informasi yang didapat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kegiatan ini juga momentum untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang keterbukaan informasi. Mengingat masih banyak warga yang belum memahami perbedaan program pemerintah pusat, provinsi dan kota.
“Sering kali masyarakat menganggap semua proyek di Kota Malang adalah program Pemkot. Ketika ada kritik, Pemkot yang disasar. Karena itu, sosialisasi harus diperkuat hingga tingkat RT dan RW,” ujarnya.
Sementara, Kepala Diskominfo Kota Malang, Muhammad Nur Widianto menilai, kegiatan ini relevan untuk menguatkan literasi digital masyarakat. Ia juga berterimakasih atas umpan balik yang disampaikan untuk meningkatkan keterbukaan informasi di Kota Malang.
“Kami berharap masyarakat semakin bijak dalam memilih dan memilah informasi, supaya tidak mudah terpengaruh disinformasi. Termasuk selalu memeriksa setiap kebenaran informasi sebelum share ke orang lain,” jelasnya.
Menanggapi masukan terkait akses layanan informasi, Widianto menegaskan, pihaknya akan terus melengkapi kanal pelayanan, termasuk aplikasi pengaduan yang menyediakan berbagai layanan publik. Namun ia mengakui, belum semua warga mengetahui keberadaan dan fungsi aplikasi tersebut.
“Ini yang terus kami evaluasi. Jika ada ruang publik yang belum tersentuh oleh teknologi, maka kami akan hadirkan informasi secara langsung melalui perangkat daerah maupun kanal lainnya,” tandasnya. (bas/mzm)
