Malang, SERU.co.id – Perkuat pemahaman bersama mengenai perspektif hak asasi manusia (HAM), di lingkup jurnalis, akademisi, hingga unsur legislatif, Kementerian HAM RI bersama mitra kerja Komisi XIII DPR RI, menggelar kegiatan Implementasi P5HAM (Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia).
Diketahui, kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama dari Kementerian HAM RI, DPR RI, PWI Malang raya dan Universitas Insan Budi Utomo (UIBU). Dalam kesempatan ini, UIBU memberikan ruang untuk memfasilitasi lokasi terselenggaranya acara itu.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya, Cahyono menerangkan, kegiatan ini sangat positif dan membantu menambah wawasan jurnalis terkait isu-isu HAM. Mengingat kerja jurnalistik, sangat berperan penting dalam penyebaran informasi berperspektif HAM.
“Teman-teman wartawan nanti bisa mengambil nilai positif dari kegiatan ini mengenai HAM. Media adalah ujung tombak atau penjembatan informasi untuk masyarakat,” seru Cahyono, Jumat (14/11/2025)
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menerangkan, dirinya hadir untuk mewakili unsur legislatif atau anggota Komisi XIII DPR RI, Ahmad Basarah. Guna menyampaikan toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman, yang merupakan nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat.
“Saya berasal dari Bali dan di Kota Malang ini sangat wellcome sekali dengan unsur suku, ras dan agama. Jadi kita sebagai pendatang harus menyesuaikan budaya yang di Kota Malang,” kata pria yang kerap disapa Made itu.
Ia juga menuturkan, menilai sikap saling menghargai antar suku, ras dan agama ini merupakan bagian dari semangat HAM yang perlu terus dijaga bersama.
Made juga berpesan, setiap pendatang memiliki kewajiban untuk menghormati adat dan budaya daerah. Karen hal terbaik, merupakan salah satu wujud penghargaan terhadap masyarakat setempat.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Nando Yussele Mardika menyampaikan, dalam pelaksanaannya political will pemerintah dalam pemenuhan HAM masih melemah. Sehingga hal tersebut dinilai dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan program, terutama P5HAM.
Nando menjelaskan, P5HAM merupakan program yang dijalankan di daerah untuk pemilihan masing-masing anggota DPR RI. Sehingga, nantinya komitmen politik menjadi faktor penting dalam keberhasilannya.
Selain itu, ia juga menyebut, saat ini persoalan utama terletak pada implementasi dan penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Yang mana, dinilai rentan dipengaruhi kepentingan politik.
“Untuk memajukan kebebasan pers dan HAM, kita tidak punya pilihan selain mendorong political will,” terangnya. (wul/ono)
