Malang, SERU.co.id – Wali Kota Malang menekankan pentingnya upaya penguatan mitigasi bencana berbasis masyarakat. Salah satunya, menghadapi risiko bencana di sekitaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Amprong.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengungkapkan, upaya pencegahan, penanggulangan dan mitigasi bencana harus dilakukan secara sistematis dan terencana. Langkah ini menjadi tanggung jawab bersama, baik dari unsur pemerintahan maupun masyarakat untuk mengantisipasi potensi dan dampak bencana.
“Kota Malang terus berkembang sebagai kota maju dan dinamis. Namun kita tidak boleh lengah terhadap risiko gempa bumi, banjir, tanah longsor dan ancaman lainnya,” seru Wahyu, usai menyambut kegiatan simulasi kesiapsiagaan bencana di Lapangan Amprong, Sabtu (15/11/2025).
Ia menjelaskan, penanggulangan bencana memerlukan komunikasi efektif dan sinergi antara seluruh unsur, mulai pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, hingga masyarakat. Pria yang akrab disapa Pak Mbois itu mengapresiasi BPBD Kota Malang dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan gladi tersebut.
“Melalui kegiatan ini, koordinasi unsur Pentahelix diharapkan semakin solid, sehingga respons terhadap keadaan darurat dapat dilakukan dengan baik. Gladi ini memastikan kita mampu merespons cepat, bertindak tepat dan bekerja sama dalam situasi kritis,” ungkapnya.
Ia berharap, seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, mengingat pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh sangat bermakna. Pengetahuan tersebut berguna untuk menghadapi seluruh tahapan bencana, mulai dari pra-bencana, saat darurat, hingga pemulihan.
Sementara itu, Kepala BPBD Kota Malang, Prayitno menerangkan, DAS Amprong sangat berpotensi terjadi tanah longsor. Terlebih jika hujan turun berturut-turut selama tiga hingga empat hari.
“Struktur tanah menjadi lunak sementara beban bangunan tetap, sehingga risiko longsor dan bangunan di sekitarnya ambrol semakin besar. Kalau secara ideal, 10–15 meter dari bibir sungai harus menjadi kawasan bebas bangunan. Namun faktanya banyak bangunan berdiri sangat dekat dengan sungai,” bebernya.
Prayitno juga menyampaikan, catatan bencana sejak 2022, yang mencapai 479 kejadian, terdiri atas banjir, pohon tumbang dan longsor. Banjir menjadi kejadian paling dominan, sehingga memerlukan langkah antisipasi dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
“Terkait kerugian materiil, BPBD bersama DPUPRPKP menghitung kisaran nilai kerusakan rumah terdampak mencapai Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per meter persegi. Kerugian tersebut khusus hunian sederhana di dekat sungai, dan nilainya belum termasuk kerusakan material lain yang hanyut,” terangnya.
Saat ini Kota Malang memiliki 24 unit Early Warning System (EWS) yang dipasang di sepanjang DAS pada lima kecamatan. Khusus di Kelurahan Blimbing dan Bunulrejo, EWS yang digunakan merupakan sistem peringatan dini untuk tanah longsor.
“EWS kami pasang di area padat hunian dan rumah-rumah yang berada di bibir sungai, dengan jangkauan suara 1–2 kilometer. Diharapkan, masyarakat juga semakin jeli dan waspada terhadap potensi bencana di sekitarnya, serta meningkatkan langkah mitigasi bencana,” tandasnya. (bas/rhd)
