Pamekasan, SERU.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan dipastikan menghadapi tantangan serius dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Pasalnya, pendapatan daerah tahun depan diproyeksikan menurun lebih dari Rp240 miliar akibat kebijakan fiskal nasional yang mengalihkan sebagian dana pusat ke program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kondisi tersebut terungkap dalam Sidang Paripurna DPRD Pamekasan yang digelar di ruang utama dewan, Senin (10/11/2025) lalu. Sidang itu membahas Nota Keuangan Bupati Pamekasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026.
Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, menegaskan bahwa meski terjadi penurunan anggaran cukup signifikan, dewan akan memastikan setiap rupiah dari APBD tetap diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
“Kami akan telaah secara mendalam struktur belanja publik dan belanja pegawai. DPRD ingin memastikan bahwa APBD 2026 benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan hanya menutupi beban birokrasi,” seri Ali Masykur saat dimintai keterangan, Kamis (13/11/2025).
Menurutnya, DPRD juga akan menggandeng konsultan independen untuk melakukan analisis teknis terhadap rancangan anggaran di tiap perangkat daerah. Langkah itu diambil agar setiap program Pemkab Pamekasan bisa dipertanggungjawabkan secara transparan dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Jelang Musorkab, Mantan DPRD Pamekasan Hj. Faruk Maju Tantang Kursi Ketua KONI Pamekasan
“Kami tidak ingin ada program yang sekadar seremonial. Semua akan dikaji, dinas per dinas,” tambahnya.
Meski mengalami penyusutan anggaran, Ali Masykur menilai nota keuangan yang disampaikan bupati cukup realistis dengan kondisi fiskal saat ini. Ia menargetkan pembahasan Raperda APBD 2026 bisa rampung paling lambat akhir November.
Sementara itu, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman dalam pidatonya menyampaikan, penyusunan APBD 2026 akan tetap berpedoman pada asas efisiensi dan keberpihakan kepada masyarakat.
“Struktur APBD 2026 akan mengalami penyesuaian signifikan karena adanya penurunan dana transfer dari pusat. Namun kami berkomitmen agar pelayanan publik tidak terganggu,” ujarnya. (udi/mzm)
