Jakarta, SERU.co.id – Kompleks parlemen Senayan, Jakarta, tampak lengang, pada Kamis (28/8/2025) dan nyaris tak terlihat aktivitas. Sebelumnya, Sekretariat Jenderal DPR mengimbau ASN hingga tenaga ahli bekerja dari rumah (WFH). Sementara di luar gedung DPR, suara ribuan buruh menggema menuntut sejumlah isu ketenagakerjaan.
Sekretariat Jenderal DPR menerbitkan surat edaran bernomor 14/SE-SEKJEN/2025 sehari sebelumnya. Surat tersebut bertujuan sebagai langkah antisipasi keamanan di tengah rencana aksi besar-besaran buruh.
“Memang ada edaran dari kesekjenan untuk WFH, khusus ASN dan tenaga ahli DPR. Tujuannya menjaga keamanan,” seru Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, dikutip dari detikcom, Kamis (28/8/2025).
Meski aktivitas di dalam gedung sepi, di luar pagar DPR suasana justru ramai. Ribuan buruh menggelar unjuk rasa menuntut pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dan sejumlah isu ketenagakerjaan. Aksi berlangsung sejak pagi hingga siang, sebelum massa buruh membubarkan diri sekitar pukul 12.30 WIB, sesuai izin yang diberikan hingga pukul 13.00 WIB.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menegaskan, aksi hari ini hanyalah awal. Jika tuntutan buruh tak digubris, ia mengancam akan menggelar aksi lebih besar. Bahkan mogok nasional.
“Jutaan buruh siap berhenti produksi bila suara kami tidak didengar pemerintah dan DPR,” kata Said Iqbal.
Selepas buruh meninggalkan lokasi, giliran kelompok mahasiswa yang melanjutkan aksi di sekitar Senayan. Situasi semakin padat setelah ruas Tol Dalam Kota arah Slipi dan Cawang ditutup massa, membuat kendaraan dialihkan aparat ke arah Semanggi. Hujan deras sempat mengguyur kawasan demonstrasi, namun pengamanan tetap terkendali.
Di sisi lain, polisi juga mengamankan ratusan pelajar yang diduga hendak bergabung dalam aksi. Total 276 pelajar dicegah aparat di beberapa titik. Dari jumlah tersebut, 116 diamankan Polda Metro Jaya dan 160 lainnya diamankan jajaran Polres.
“Bahkan sembilan orang kedapatan membawa busur panah,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mendukung langkah kepolisian. Ia menilai, tindakan anarkis, meski dilakukan pelajar di bawah umur, tak bisa ditoleransi.
“Itu bayangin, di bawah umur aja sudah begitu brengseknya bersikap. Saya dukung penuh Polda Metro menangkap mereka yang anarkis,” tegasnya. (aan/mzm)
