Ribuan buruh dari berbagai aliansi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Mereka membawa lima tuntutan utama kepada DPR dan pemerintah, mulai dari penegakan supremasi sipil hingga desakan pengesahan RUU Ketenagakerjaan.
Di tengah jeritan rakyat akibat beban pajak yang semakin mencekik, kabar mengenai besarnya dana pensiun anggota DPR kembali menyeruak ke ruang publik. Bukan sekali isu ini dibicarakan, namun selalu menimbulkan luka sosial yang sama: betapa timpangnya
Gelombang wacana pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menyeruak di ruang publik dengan banyaknya aksi demontrasi. Kritik tajam terhadap lembaga legislatif ini muncul seiring sorotan atas besarnya gaji, tunjangan, hingga fasilitas yang dinikmati para wakil rakyat.
Kompleks parlemen Senayan, Jakarta, tampak lengang, pada Kamis (28/8/2025) dan nyaris tak terlihat aktivitas. Sebelumnya, Sekretariat Jenderal DPR mengimbau ASN hingga tenaga ahli bekerja dari rumah (WFH).
Ribuan orang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR RI, termasuk dari kalangan pelajar, Senin (25/8/2025). Mereka ikut memprotes tingginya gaji dan tunjangan anggota DPR, lebih dari Rp100 juta per bulan.
Aksi unjuk rasa digelar ribuan orang di depan Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (25/8/2025), berujung ricuh. Massa dari berbagai elemen masyarakat memprotes tingginya gaji dan tunjangan anggota DPR yang disebut mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan.
Jakarta, SERU.co.id – Puluhan bus Korps Brimob Polri terlihat memadati Kompleks Parlemen Senayan sejak pagi hari. Ribuan personel dikerahkan untuk menjaga rapat paripurna Dewan Perwakilan …
Kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan dampaknya di berbagai instansi pemerintah. Dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu), semua terkena pemangkasan anggaran signifikan. Efisiensi ini diharapkan menjadi langkah awal penerapan sistem kerja yang lebih modern.
Wakil Presiden RI menegaskan pihaknya akan melakukan pendalaman terkait kritikan DPR tentang isu pengalihan 10 ribu kuota tambahan haji
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bukhori Yusuf diduga melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada istrinya. Bukhori dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI oleh istri keduanya, berinisial M pada Senin (22/5/2023).
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), Selasa (20/9/2022). Pengesahan diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023.
Kelangkaan stok dan tingginya minyak goreng (Migor) di sejumlah wilayah Kabupaten Malang masih berlanjut. Hal tersebut masih terjadi meski dicabutnya harga eceran tertinggi (HET) untuk Migor kemasan premium dan sederhana oleh pemerintah, Rabu (16/3/2022).
Seorang warga Padang bernama Hardjanto Tutik menggugat Presiden, Menteri Keuangan, hingga DPR RI, terkait utang Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1950. Kuasa hukum Hardjanto, Amiziduhu Mendrofa mengatakan, utang tersebut bermula saat pemerintah menerbitkan UU Darurat RI No. 13 Tahun 1950 tentang Pinjaman Darurat.
DPR, pemerintah, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati jadwal pemungutan suara Pemilu pada 14 Februari 2024. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Mendagri, KPU, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Senin (24/1/2022).
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU inisiatif DPR. Dari sembilan fraksi, hanya Fraktis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak RUU TPKS.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Baru (IKN) sebagai Undang-Undang (UU). Dengan pengesahan ini, ibu kota negara akan dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Presiden Joko Widodo menyatakan, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) tetap berlaku pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta pemerintah dan DPR melakukan revisi. Menurut Jokowi, keputusan MK tersebut tidak membatalkan satu pun pasal dalam UU Ciptaker.
Presiden Joko Widodo menyatakan, pelantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI akan digelar minggu depan. Menurutnya, ia masih mencari hari yang baik.
Presiden Joko Widodo resmi mengajukan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI. Presiden juga telah menyerahkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI, yang dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Rabu (3/11/2021).
