Jakarta, SERU.co.id – Ribuan buruh dari berbagai aliansi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Mereka membawa lima tuntutan utama kepada DPR dan pemerintah, mulai dari penegakan supremasi sipil hingga desakan pengesahan RUU Ketenagakerjaan. Perwakilan buruh diterima langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Dalam orasinya, Andi Gani menegaskan, buruh siap berada di garis depan membela demokrasi. Ia juga meminta aparat kepolisian menuntaskan penyelidikan terkait kerusuhan demo pada 25–31 Agustus di sejumlah daerah. Menurutnya, aksi anarkis yang merusak fasilitas publik dan menimbulkan korban jiwa tidak bisa dibenarkan.
“Demokrasi tidak dijalankan dengan cara membakar atau merusak fasilitas umum yang dibangun dari pajak rakyat. Keadilan restoratif hanya bisa diberikan kepada pendemo damai, bukan kepada perusuh,” seru Andi, Senin (22/9/2025).
Aliansi buruh menyampaikan lima poin tuntutan:
- Menegakkan supremasi sipil.
- Mengusut tuntas dalang kerusuhan aksi Agustus lalu dan menolak pembebasan pelaku lewat restorative justice.
- Mendesak DPR segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan sesuai putusan MK.
- Menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
- Menggelar apel besar buruh Jabodetabek dalam waktu dekat sebagai bentuk kesiapsiagaan.
Di tengah aksi, Ketua DPR RI Puan Maharani menerima perwakilan buruh di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara. Puan hadir bersama Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto, Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris dan anggota Komisi IX Edy Wuryanto.
“Silakan teman-teman, apa yang ingin disampaikan,” kata Puan membuka pertemuan.
Selain aksi buruh di DPR, unjuk rasa lain juga digelar Gerakan Bersama Indonesia Damai bersama sejumlah elemen masyarakat di kawasan Silang Selatan Monas, Gambir, Jakarta Pusat.
Untuk mengantisipasi potensi gangguan, Polri, TNI dan Pemprov DKI Jakarta menurunkan 5.367 personel gabungan. Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki menyampaikan, apel pengamanan telah dilakukan sejak pukul 09.00 WIB.
“Apel pasukan digelar untuk memastikan kesiapan personel dalam mengawal jalannya aksi di dua titik. Rekayasa lalu lintas akan bersifat situasional sesuai kondisi di lapangan,” pungkasnya. (aan/mzm)
