Jakarta, SERU.co.id – Kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan dampaknya di berbagai instansi pemerintah. Dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu), semua terkena pemangkasan anggaran signifikan. Efisiensi ini diharapkan menjadi langkah awal penerapan sistem kerja yang lebih modern.
Plt. Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan mengatakan, ada 10 langkah efisiensi yang diberlakukan di BKN. Mulai dari pembatasan alokasi BBM maksimal 10 liter per hari untuk pejabat tinggi, hingga penghapusan anggaran untuk jamuan, alat tulis kantor, pengadaan meubelair dan sewa tanaman hias serta pengharum ruangan.
“Lebih ekstrem lagi, operasional mobil jemputan pegawai ditiadakan dan penggunaan AC serta lift akan dibatasi. BKN melakukan pemangkasan beberapa pos anggaran sebesar 35,7 perse . Diharapkan pemangkasan ini tidak mengganggu layanan dasar BKN,” seru Ridwan.
Tak hanya BKN, DPR juga mengklaim terkena dampak efisiensi anggaran. Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir menyebutkan, biaya perjalanan dinas turut dipangkas.
“Semua lembaga terkena efisiensi, termasuk DPR. Untuk tambahan-tambahan tidak ada, dan uang perjalanan dinas juga ada pemotongan,” ujarnya.
Sementara itu, Kemenkeu, yang menjadi otak di balik pengelolaan anggaran negara, tak luput dari pemangkasan. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan (DDIOKK), Jaka Sucipta mengungkapkan, Kemenkeu mengalami pemangkasan anggaran lebih dari 20 persen, bahkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) terkena pemotongan lebih dari 70 perse .
“Biar kita fair aja, jangan sampai ada pemikiran bahwa Kemenkeu nggak dipotong. Kita sama-sama dipotong,” kata Jaka.
Kepala BKN, Zudan Arif menyebutkan, efisiensi anggaran ini bisa menjadi peluang emas untuk mendorong digitalisasi birokrasi.
“Efisiensi ini pintu pembuka untuk menerapkan sistem kerja yang lebih modern dengan menyempurnakan digitalisasi,” pungkasnya, dikutip dari situs resmi BKN.go.id. (aan/mzm)
