Kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan dampaknya di berbagai instansi pemerintah. Dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu), semua terkena pemangkasan anggaran signifikan. Efisiensi ini diharapkan menjadi langkah awal penerapan sistem kerja yang lebih modern.
Pemkab Bojonegoro bekerjasama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Kamis (25/1/2024).
Pemerintah mengeluarkan aturan terbaru terkait pajak bumi dan bangunan (PBB). Wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha di sektor tertentu mendapatkan pengurangan PBB hingga 100 persen dengan aturan terbaru yang tertuang dalam Permenkeu No. 129 Tahun 2023.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memecat eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh menyatakan, Andhi telah dipecat per 5 Juli 2023 atau sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan respons kepada pengusaha jalan tol Jusuf Hamka yang menagih utang pemerintah senilai Rp800 miliar. Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, penagihan dari Jusuf Hamka tersebut adalah pengembalian dana deposito atas nama PT CMNP di Bank Yama yang kolaps pada saat krisis 1998.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan menemui Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas soal aliran dana mencurigakan Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memecat Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara (ASN) dari institusi Direktorat Jenderal Pajak.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menolak pengunduran diri mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani resmi mencopot Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Kanwil Jakarta Selatan II.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, harta Rp56 miliar milik pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo sudah dicurigai sejak lama.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah akan menambah jumlah anggaran untuk bantuan sosial (bansos) sebanyak Rp24,17 triliun. Bansos akan dibagikan kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nominal Rp600 ribu per KPM.
Pemerintah meneruskan program insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022.
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mendapatkan potongan tunjangan jika telat masuk kerja. Aturan tersebut tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 221 Tahun 2021 tentang hari dan jam kerja serta penegakan disiplin berkaitan dengan pembayaran tunjangan pegawai lingkungan Kemenkeu.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengimbau para Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan hartanya secara jujur dan mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II tahun 2022. Sebab jika tidak, maka sanksi administratif sebesar 200 persen akan menanti sesuai dengan UU 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Sebagai informasi, program ini berlaku pada 1 Januari – 30 Juni 2022.
Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) rupanya akan segera dibawa ke sidang paripurna DPR. Hal ini diungkapkan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo di akun Twitter-nya.
Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang diskon Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) nol persen hingga Desember 2021. Dalam keterangan pers, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu mengatakan, masyarakat yang sudah membeli kendaraan bermotor dan dikenai PPnBM, dapat mengajukan pengembalian dana (refund).
Pemerintah berencana menarik tarif Pajak Petambahan Nilai (PPN) untuk bahan pokok (sembako) dan sekolah. Hal ini membuat masyarakat khawatir sebab akan menambah beban pengeluaran. Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menegaskan, rencana tersebut tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.
Pemerintah berencana menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang bahan pokok alias sembako di sejumlah sektor, yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Rencana ini tertulis dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Penerapan PPN ini dianggap memudahkan pengusaha kecil dan menengah.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pembayaran gaji ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dilakukan pada Juni 2021. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu, Rahayu Puspasari mengonfirmasi hal tersebut.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
