Pamekasan, SERU.co.id – Empat elemen bergabung geruduk dan mendesak Bupati agar secepatnya melaksanakan Pilkades 2023. Mereka diantaranya dari Gerakan dan Aktivitas mahasiswa (GAM) Jatim, Forum Aksi dan Advokasi Masyarakat (FAM), Gerakan Mahasiswa Merdeka (GMM), dan Aliansi Mahasiswa Pembangunan Desa (AMPD), yang berkumpul di depan pendopo kabupaten Pamekasan, Selasa (28/2/2023).
Junaidi selaku koordinator aksi menyampaikan, sudah lebih lima kali mengadakan aksi di tanggal 17 Januari dan dilanjutkan di bulan Februari. Pada saat audensi tersebut, bupati, Forkopimda, Dandim, Kapolres, Kejari, termasuk DPMD Fathurrohman, badan keuangan Sahrul, juga ikut hadir dan menyepakati, pada Kamis (23/2/2023) malam.
Baca juga : Usai Demo di DPR RI, Lima Kades dari Pamekasan Alami Laka Mobil di Tol Waru Sidoarjo
“Saat saya audensi sampai menginap hingga pulang malam Jumat jam 00:30 WIB. Pada waktu itu sepakat akan tetapi terkendala persoalan anggaran, tapi kami bantah. Ada satu agenda Pemkab yang ingin memberangkatkan umroh tenaga kerja guru ngaji yang diambilkan dari dana Pemkab kisaran anggaran 18 miliar, tetapi tidak ada Perda yang melindungi,” ungkapnya.
Dia juga menambahkan, regulasi tentang tahapan anggaran tidak menabrak hukum, jika Pemda tidak memiliki anggaran untuk menyelenggarakan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa), perwakilan masyarakat menyatakan siap patungan yang perlu ditetapkan dalam aturan dan regulasi tahapan yang ada di kabupaten Pamekasan, akan tetapi tidak ada persetujuan dari bupati.
Baca juga : Jadwal Pilkades Serentak Gelombang ke-2 Kabupaten Malang Telah Ditetapkan
Harapannya, dengan digelarnya Pilkades masyarakat tidak lagi digantung, namun apabila tidak segera digelar khawatir masyarakat marah sehingga akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. (udi/mzm)
Baca juga:
- Makam Dijadikan Judi Sabung Ayam, Kapolsek Magersari Tindak Tegas
- Polres Malang Ringkus Peracik dan Penjual Petasan
- Penjual Bahan Peledak Petasan Seberat 231 Kilogram Ditangkap
