Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan untuk memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah agar memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun ke depan. Dalam putusan yang dibacakan Kamis (25/11/2021), Ketua MK Anwar Usman mengatakan, jika tidak direvisi, maka UU lama yang direvisi oleh UU Ciptaker dianggap berlaku kembali.
Pemerintah telah mengundangkan 49 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Selasa (16/2/2021). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menjelaskan, peraturan pelaksana tersebut terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar tiga uji materi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), Rabu (4/11/2020). Dilansir dari laman resmi www.mkri.go.id, sidang yang digelar adalah perkara nomor 91 dan 95. Juru bicara MK Fajar Laksono juga membenarkan hal tersebut.
Seiring dengan diamankannya sejumlah pelajar dalam aksi demo menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) di sejumlah daerah, termasuk di Kediri menjadi perhatian khusus Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur setempat. Untuk mencegahnya, Cabdindik berusaha membentengi siswa melalui peran serta segenap warga sekolah dan elemen masyarakat.
Pengacara Hotman Paris Hutapea memberikan angina segar bagi para pekerja, di tengah ramainya gelombang penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Hotman mengungkap, dalam UU tersebut terdapat pasal yang dapat menguntungkan buruh untuk mendapatkan pesangon.
Walikota Malang, Sutiaji menghadiri rakor Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law, secara virtual lewat zoom meeting di Ngalam Command Center, Balaikota Malang, Rabu (14/10/2020).
Malang, SERU.co.id – Petugas terus melakukan pengembangan mencari pelaku unjuk rasa anarkis penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja yangbterjadi pada Kamis (8/10/2020) di depan Gedung …
Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas dan organisasi kemahasiswaan (GMNI, PMII, dan BEM) Banyuwangi melakukan aksi demo tolak pengesahan Undang -undang (UU) Omnibus Law di depan gedung DPRD Banyuwangi, Senin (12/10/2020) siang. Aksi demo berkahir damai ketika ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara didampingi anggota fraksi DPRD mendatangi para pendemo dan siap menyampaikan aspirasi mahasiswa ke DPR RI.
Massa pedemo dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) kembali menggelar demo menolak UU Cipta Kerja, Senin (12/10/2020). Ketua Komite Kesetaraan Nasional KSBSI, Emma Liliefna menyebut sekitar 1000 orang ikut bergabung dengan aksi ini.
Aliansi Akademisi, yang beranggotakan para dosen mengecam surat yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam surat tersebut, tertulis salah satu poin yang menghimbau mahasiswa tak melakukan aksi demo.
Ramainya gelombang penolakan UU Cipta Kerja masih menjadi topik panas yang diperbincangkan masyarakat. Demo menjadi pilihan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya. Selain itu, media sosial sedang ramai dengan munculnya ‘simpanan’ anggota DPR.
Presiden Joko Widodo akhirnya menyampaikan keterangan resmi, menanggapi gelombang besar penolakan UU Cipta Kerja. Melalui siaran langsung di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (9/10/2020). Jokowi menyampaikan, dirinya telah mengadakan rapat terbatas secara virtual bersama dengan jajaran pemerintahan dan para gubernur.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo meminta penangguhan UU Cipta Kerja. Surat tersebut juga disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Demo besar menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law yang digelar di Surabaya berakhir ricuh. Sejumlah fasilitas umum di Kota Pahlawan dirusak massa. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini pun turun langsung ke lapangan memantau kondisi yang terjadi.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menggelar konferensi pers, Kamis (9/10/2020) malam, merespons demo besar-besaran yang dilakukan di sejumlah daerah.
Sekitar 129 orang diamankan Polresta Malang Kota dalam demo Tolak Omnibus Law yang berujung chaos di Alun-alun Tugu Malang, Kamis (8/10/2020). Mereka ditangkap karena diduga sebagai pelaku perusakan dan pembakaran bangunan dan kendaraan.
Gelombang penolakan UU Cipta Kerja disuarakan di berbagai wilayah Tanah Air. Di Surabaya, buruh, masyarakat, dan mahasiswa ikut serta melakukan aksi demo penolakan Omnibus Law, Kamis (8/10/2020). Massa terbagi menjadi dua tempat, yaitu di Gedung Grahadi dan Jalan Ahmad Yani.
Demo tolak RUU Ciptaker, Kamis (8/10/2020), di Kota Malang ricuh. Setelah sebelumnya ricuh dan mereda, namun kembali memanas hingga kericuhan meluas. Selain jatuh korban jiwa dari pihak pendemo dan aparat kepolisian, kerugian materi akibat kerusakan belum terhitung.
Sempat meredam, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardus Simarmata, mengajak berdialog demonstran dari mahasiswa dan buruh, di depan Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (8/10/2020) jam 12.30 WIB. Kapolresta mempersilahkan perwakilan pendemo untuk berdialog dan menyampaikan aspirasinya.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
