Malang, SERU.co.id – Komisi D DPRD Kota Malang mengutarakan, pihaknya menerima aduan sejumlah temuan masalah program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Menanggapi hal tersebut, pengawasan ketat terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan transparansi unit operasional program tersebut dinilai penting.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi kepedulian sekolah kepada para siswa. Kasus pengembalian paket MBG bermasalah di SDN Dinoyo 2 menjadi pelajaran, tidak hanya bagi pihak SPPG, tapi juga para pendidik.
“Kami memberikan apresiasi kepada pihak sekolah. Mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tapi juga peduli dan memantau makanan yang akan dibagikan kepada anak-anak,” seru Ginanjar, saat dihubungi wartawan SERU.co.id, Jumat (10/10/2025).
Menurutnya, peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi semua pihak, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pengampu program. Ia menyebut, BGN telah berupaya memperketat proses perizinan SPPG baru, memperkuat pengawasan dapur produksi, hingga memberikan sanksi terhadap SPPG bermasalah.
“Alhamdulillah, di Kota Malang belum terjadi kasus keracunan akibat MBG. Tapi semua pihak harus mengikuti arahan dan standar BGN, agar kualitas makanan terjamin,” ungkapnya.
Politisi Gerindra itu mengatakan, pihaknya telah memberikan masukan kepada dinas terkait mengenai pentingan pengawasan program MBG. Program pemerintah pusat ini diyakini berhasil, apabila melibatkan kepedulian semua pihak.
“Saya sampaikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang perlu mengumpulkan kepala sekolah dan menginstruksikan untuk selalu mengecek makanan. Ini menjadi langkah penting pengawasan dari sekolah sebagai penerima, sebelum makanan didistribusikan ke anak-anak,” ujarnya.
Ginanjar menekankan, sekolah tidak sekadar sebagai penerima. Tetapi perlu terus memberikan pantauan dan monitoring, agar program ini berjalan lancar dan berdampak.
“Kami juga memberikan masukan, agar Dinkes Kota Malang selalu melakukan pengawasan secara berkala. Pengecekan terhadap kelengkapan SLHS dan penerapan SOP di lapangan menjadi aspek penting untuk memastikan produksi MBG sesuai standar,” jelasnya.
Ia menyarankan, penggunaan teknologi untuk pengawasan kualitas dan kelayakan makanan. Seiring perkembangan teknologi, terdapat alat mengecek kelayakan makanan dengan metode semacam rapid test.
“Konsep pelaksanaan MBG juga harus menekankan aspek transparansi dari pihak pengelola SPPG. Baik transparansi anggaran, transparansi operasional dan transparansi dampak MBG terhadap potensi ekonomi lokal,” terangnya.
Menurut Ginanjar, pengawasan ketat dan transparansi menjadi modal kuat dalam membangun kepercayaan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, munculnya ‘trust issue’ di tengah masyarakat diakibatkan maraknya kabar MBG bermasalah di berbagai daerah.
“Yang paling dekat di Kota Batu, harus menjadi pelajaran dalam mencegah kasus akibat MBG. Kalau ada transparansi dari hulu sampai hilir, sejak bahan datang sampai pengolahan dan pendistribusian, masyarakat tidak akan khawatir,” tandasnya. (bas/rhd)
