Jakarta, SERU.co.id – Keputusan Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto terus memicu perdebatan. PDI Perjuangan menolak keras keputusan itu dengan alasan bertentangan dengan semangat Reformasi 1998. Sementara Partai Golkar menyambutnya sebagai bentuk penghargaan atas jasa besar Soeharto bagi bangsa Indonesia.
Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli menegaskan, partainya hanya menerima penganugerahan gelar pahlawan kepada sembilan tokoh lain. Seperti KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Marsinah.
“Kami menolak gelar pahlawan untuk Soeharto. Bagaimana mungkin sosok yang digulingkan rakyat bisa disebut pahlawan?,” seru Guntur, dikutip dari Kompascom, Selasa (11/11/2025).
Menurutnya, pemberian gelar itu melukai semangat Reformasi 1998 yang menumbangkan rezim Orde Baru. Ia menilai, keputusan tersebut mengaburkan sejarah dan mengabaikan penderitaan korban pelanggaran HAM dan praktik korupsi di masa itu.
“Marsinah dan Gus Dur menjadi korban kekerasan pada masa Orde Baru. Bagaimana mungkin pelaku dan korban sama-sama disebut pahlawan?,” tegasnya.
Di sisi lain, Partai Golkar menyatakan apresiasi tinggi atas keputusan Presiden Prabowo. Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng menilai, gelar tersebut sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa besar Soeharto dalam membangun bangsa.
“Kami bangga dan bersyukur atas keputusan ini. Soeharto adalah tokoh besar yang mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Melchias.
Baca juga: Pro-Kontra Soeharto Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
Melchias menyebut, kebijakan Prabowo mencerminkan sikap kenegarawanan dan penghormatan terhadap sejarah bangsa. Ia menilai, bangsa besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pendahulunya.
Keluarga Soeharto menyambut keputusan tersebut dengan rasa syukur. Putri sulung almarhum, Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut Soeharto) menyatakan, rakyat kini lebih bijak dalam menilai jasa ayahnya.
“Kami tidak perlu membela diri, karena semua sudah terlihat. Boleh berbeda pendapat, yang penting tetap menjaga persatuan,” ujar Tutut, dilansir dari CNN Indonesia.
Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan, keluarga penerima gelar Pahlawan Nasional akan mendapat dukungan dana sebesar Rp50 juta per tahun. Menurutnya, dana tersebut bukan bentuk imbalan, melainkan simbol penghormatan terhadap jasa pahlawan.
“Nilainya tidak besar, tapi ini bentuk penghargaan agar semangat perjuangan para pahlawan tetap hidup,” pungkas Gus Ipul. (aan/mzm)
